Pendirian Fakultas Kedokteran UIN RIL Didukung Pimpinan Komisi VIII DPR RI

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Komisi VIII DPR RI mendukung penuh rencana pendirian Fakultas Kedokteran di UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL). 

“Komisi VIII DPR RI sangat mendukung rencana dibukanya Fakultas Kedokteran di UIN Raden Intan Lampung," ungkap Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Pikri, S.H., M.H., saat Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik pengawasan fungsi anggaran di bidang agama, yang berlangsung di Ruang Sidang Senat lantai 8 Gedung Academic & Research Center UIN RIL, Kamis (25/9/2025).

"Provinsi Lampung sangat membutuhkan tenaga dokter, karena sektor kesehatan merupakan sektor yang menjadi perhatian penting masyarakat,” lanjut Abidin.

Ia menjelaskan, saat ini Lampung baru memiliki Fakultas Kedokteran di Universitas Lampung (Unila) dan beberapa perguruan tinggi swasta.

Hadirnya Fakultas Kedokteran di UIN RIL, diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga medis di daerah, baik di layanan tingkat pertama maupun rumah sakit tipe B dan C.

“Rasio kebutuhan dokter di Lampung masih sangat timpang. Di layanan tingkat pertama saja harus tersedia minimal tujuh tenaga kesehatan, termasuk dokter umum dan spesialis," ujarnya.

"Saya kira kehadiran Fakultas Kedokteran UIN RIL akan sangat membantu. Tahun depan bahkan akan ada penerimaan mahasiswa baru di sini,” tambahnya.

Abidin menegaskan Komisi VIII akan mengupayakan dukungan anggaran melalui skema SBSN pada tahun 2026.

Baca juga: UIN Raden Intan Lampung Bentuk Panitia Penjaringan Calon Rektor Periode 2026–2030

Baca juga: Klinik Pratama UIN RIL dan Dinkes Kota Bandar Lampung Adakan Germas

“Nanti akan kita bahas bersama dengan Kementerian Agama. Mudah-mudahan di awal tahun ada pembahasan ulang terkait APBN, diputuskan pada 2026, dan dievaluasi pada Februari,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya menjaga alokasi anggaran pendidikan, termasuk program KIP Kuliah.

Menurutnya, program beasiswa tersebut tidak boleh mengalami pengurangan karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Tidak boleh ada efisiensi untuk beasiswa kuliah. Tahun lalu (UIN RIL) kuotanya 750, tahun ini turun menjadi 400," ungkap dia.

"Ini harus dievaluasi agar tidak terjadi lagi pengurangan. Anggaran pendidikan sebesar 20 persen sangat penting, salah satunya melalui KIP Kuliah di perguruan tinggi negeri dan PTKIN,” tegasnya.

Rektor UIN Raden Intan Lampung, Prof. H. Wan Jamaluddin Z., M.Ag., Ph.D mengapresiasi dukungan Komisi VIII tersebut.

Ia menegaskan pendirian Fakultas Kedokteran ini diharapkan menjawab kebutuhan tenaga kesehatan di daerah sekaligus memperluas kontribusi PTKIN bagi masyarakat.

“Kami punya mimpi besar sesuai visi terwujudnya UIN Raden Intan sebagai rujukan internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif, multidisipliner, dan berwawasan lingkungan tahun 2035," kata rektor.

"Kehadiran Fakultas Kedokteran akan menjadi bagian dari langkah untuk mewujudkan visi tersebut,” sambung dia.

Prof. Wan juga menyinggung pentingnya dukungan regulasi dan kebijakan agar PTKIN dapat tumbuh lebih cepat dan adaptif.

“Kami dipacu untuk go internasional dan masuk world university ranking, namun masih ada regulasi yang membatasi akselerasi, termasuk dalam pengangkatan tenaga pendidik. Karena itu kami berharap ada harmonisasi dan evaluasi,” imbuhnya.

Kunjungan kerja tersebut dihadiri Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Lampung II H. Aprozi Alam, S.E., Anggota Komisi VIII Dapil Jatim II Syaiful Nuri, serta Anggota Komisi IX DPR RI Dapil Jatim III Ina Ammania.

Turut hadir Senat dan unsur pimpinan UIN RIL; Wakil Rektor I dan III UIN Jurai Siwo Lampung; Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Pemerintah Provinsi Lampung Ahmad Syaifulloh, S.H.; Plt Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Lampung H. Erwinto; dan Sekretaris Kopertais XV Lampung.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/rls)