Komisi VIII DPR RI Bahas Penguatan PTKIN saat Sambangi UIN RIL

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Bandar Lampung - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke UIN Raden Intan Lampung (UIN RIL) dan UIN Jurai Siwo Lampung dalam rangka pengawasan fungsi anggaran di bidang agama. 

Pertemuan dibuka Rektor UIN RIL Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag, PhD di Ruang Sidang Senat lantai 8 Gedung Academic & Research Center UIN RIL, Kamis (25/9/2025), 

Ia memaparkan profil kampus sejak bertransformasi dari IAIN pada 2017, capaian selama 2022–2025, dan rencana pengembangan ke depan.

Saat ini UIN RIL memiliki delapan fakultas dan program pascasarjana serta tengah mempersiapkan pembukaan Fakultas Kedokteran.

Rektor juga memaparkan termasuk peningkatan kepercayaan publik dengan rata-rata lebih dari 20 ribu pendaftar setiap tahun, meskipun kuota mahasiswa baru hanya berkisar 4.000–4.500 orang.

Prof. Wan menyampaikan tantangan UIN RIL, terutama kebutuhan tambahan tenaga pendidik PNS dan PPPK untuk mendukung prodi baru dan rencana fakultas kedokteran. 

“Kami punya mimpi besar sesuai visi terwujudnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung sebagai rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035," ujarnya.

"Saat ini ada 49 guru besar, jumlah terbanyak di antara PTKIN di Sumatera. Namun kami masih membutuhkan tambahan tenaga pendidik, baik PNS maupun PPPK, apalagi seiring tumbuhnya prodi baru dan persiapan Fakultas Kedokteran,” papar Rektor.

Selain itu, isu beasiswa KIP Kuliah menjadi perhatian. “Dari sekitar 4 ribu mahasiswa baru, banyak yang membutuhkan KIP. Tahun lalu kuotanya 750, tahun ini hanya 400. Ini sangat berdampak bagi anak-anak kita,” kata rektor.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Pikri menyampaikan kunjungan spesifik tersebut memiliki bobot setara dengan rapat DPR, hanya saja dipindahkan ke lokasi untuk fokus mendengar langsung persoalan di lapangan. 

Abidin menyoroti kebutuhan dokter di Lampung yang masih jauh dari cukup. Ia menilai rencana pendirian Fakultas Kedokteran di UIN RIL sangat penting untuk menjawab kebutuhan tersebut.

“Sebagai provinsi penopang Sumatera dan Jawa, Lampung harus memiliki sumber daya manusia unggul. Di layanan dasar kesehatan saja dibutuhkan tujuh dokter di setiap puskesmas, dan jumlahnya masih sangat kurang. Pendirian Fakultas Kedokteran ini patut kita dukung,” ujarnya. 

Abidin mengaku memahami kondisi kebutuhan tenaga kesehatan karena pernah bertugas di Komisi IX DPR RI. Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah menghibahkan lahan seluas 50 hektare untuk pembangunan fakultas tersebut. 

DPR RI, lanjutnya, akan mendorong pembiayaan melalui SBSN atau APBN 2026 dan melakukan komunikasi intensif dengan Kementerian Agama. Ia berharap tahun depan sudah dapat dilakukan penerimaan mahasiswa baru dengan memanfaatkan gedung yang ada, sambil menunggu izin dari Kemendiktisaintek.

Ia juga menyoroti adanya efisiensi anggaran yang berdampak pada pendidikan dan meminta pihak kampus aktif menyampaikan kebutuhan agar DPR dapat memperjuangkannya. “Kalau ada efisiensi tapi tidak ada permintaan, ya tidak bisa kita perjuangkan,” tegasnya.