Pilkada dan Pilpres Menurut Gubernur BI Tidak Ganggu Stabilitas Ekonomi

Laporan Reporter Tribun Lampung Ana Puspita Sari 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo menegaskan  kondisi tahun 2018 sebagai tahun politik tidak akan mengganggu stabilitas ekonomi baik daerah maupun nasional. Sebaliknya, pemilihan kepala daerah yang merupakan bagian dari Indonesia sebagai negara demokrasi akan memberikan daya tumbuh tersendiri bagi ekonomi Indonesia.

Ia menambahkan, Bank Indonesia sesuai dengan UU Bank Indonesia adalah lembaga independen sehingga tidak ikut campur dengan permasalahan politik yang tengah berjalan.

Baca: PT KAI Curhat Belum Dilengkapi Alat Deteksi Narkoba

Baca: Dikirimi Foto Bokong Seksi Teman Kencannya, Pria Ini Kaget Bukan Kepalang Karena Ada yang Janggal

"Kita juga mempunyai kekuatan walaupun ada pilkada dan pilpres, ekonomi tetap terjaga stabilitasnya, makro ekonomi, sistem keuangan terjaga. Jadi di tahun 2018 kita juga melihat bahwa walaupun ada pilkada, ekonomi akan tetap stabil. Bahkan, dengan adanya pilkada, ASEAN Games dan rencana pertemuan World Bank IMF 2018 akan membawa daya tumbuh sendiri bagi ekonomi Indonesia," jelasnya saat ditemui usai Upacara Serah Terima Jabatan Kepala Bank Indonesia KPw Lampung, Jumat (19/1).

Agus menambahkan, selama tiga tahun terakhir, Bank Indonesia bersama pemda maupun pemerintah pusat dan stakeholder terkait cukup berhasil dalam menjaga inflasi rendah dan stabil. Yaitu 3,3 persen (2015), 3,02 persen (2016) dan 3,61 persen (2017). Ini adalah satu pencapaian yang baik karena rendah dan sesuai target.

Meskipun begitu, pada Desember 2017 inflasi mengalami kenaikan sebesar 0,71 persen dikarenakan libur, natal dan tahun baru yang memberikan tekanan. Tekanan yang cukup signifikan salah satunya disumbang oleh aspek beras.

Sehingga patut diwaspadai agar tidak terus memberikan tekanan inflasi. Dalam hal ini, pihaknya menyambut baik rencana pemerintah untuk mengimpor beras apabila memang ada potensi jumlah persediaan beras yang tidak cukup (secara nasional).

"Karena Indonesia adalah negara yang besar dan mungkin saja di beberapa daerah ada panen dan surplus. Impor perlu dilakukan apabila secara Indonesia tidak cukup sehingga ada bagian masyarakat yang mengalami kekurangan dan panen bisa agak terlambat dibanding keperluan," imbuhnya.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi Lampung, lanjut Agus, Bank Indonesia mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Lampung Kuartal III 2017 yang mencapai 5,21 persen, lebih tinggi dari Sumatera (4,4 persen) dan nasional sebesar 5,06 persen.

Diharapkan pencapaian ini bisa dipertahankan, salah satunya dengan memberi perhatian lebih pada investasi karena selama ini investasi memberikan kontribusi besar pada ekonomi Lampung. Selanjutnya, Lampung diharapkan bisa mencari sumber pertumbuhan ekonomi lain seperti ekonomi kreatif maupun industri pengolahan lainnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo mengatakan, pemerintah provinsi Lampung komitmen untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk mendorong percepatan perekonomian yang menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Provinsi Lampung. Ia menambahkan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk memperkuat Lampung sebagai sumber ketahanan pangan nasional.

Proses hilirisasi untuk memberikan nilai tambah produk lokal buatan anak bangsa pun dilakukan sehingga memberikan dorongan signifikan pada ekonomi Lampung. "Dengan pembangunan infrastruktur akan tumbuh industri - industri kecil. Kita juga lakukan pengembangan sektor pariwisata dengan melibatkan UMKM," jelasnya. (ana)