Pemprov Lampung Memulai Rencana Aksi Implementasikan e-Sakip dan e-Kinerja 2

hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2017, Pemprov Lampung memperoleh nilai 61,36 dengan predikat B.

Pemprov Lampung Memulai Rencana Aksi Implementasikan e-Sakip dan e-Kinerja 2
Istimewa
Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/3/2018). 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG--

Pemprov Lampung kini tengah memulai rencana aksi untuk mengimplementasikan e-SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan e-Kinerja pada tahun 2018.

Sosialisasi aplikasi kedua sistem itu telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2018 yang lalu dan saat ini sudah mulai proses entri data. "Diharapkan adanya keselarasan dan dukungan logis antara indikator. Sampai dengan level individu juga dapat dimonitor melalui aplikasi e-Kinerja. Ini yang sedang dilakukan bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung," kata Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung, Taufik Hidayat dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2018, di Balai Keratun, Ruang Sungkai, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin (5/3/2018).

Adapun rencana aksi yang mulai dilakukan adalah pembinaan dan evaluasi terhadap laporan kinerja OPD.
Menurut Taufik, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung berkomitmen terhadap upaya meningkatkan predikat hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan pertanggung jawaban atas kinerja hasil terhadap penggunaan anggaran atau Performance Based Budgeting.

Pemprov LAMPUNG
Pemprov LAMPUNG (Istimewa)

Komitmen ini dituangkan dalam acara Bimtek ini.
"Semakin baik nilai akuntabilitas menunjukkan semakin baiknya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan membangun budaya kinerja birokrasi pada Pemprov Lampung," ujar Taufik.

RKT merupakan acuan dan tolok ukur untuk mengambil keputusan tentang tingkat kinerja yang akan dicapai, dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program dan kegiatan sesuai anggaran tahun yang bersangkutan dalam rangka perwujudan kesejahteraan masyarakat.

"Indikator kinerja yang tertuang dalam RKT merupakan kinerja sasaran strategis, indikator kinerja dan target sesuai urusan, program dan anggaran. Indikator kinerja yang dilaporkan atas setiap sasaran merupakan indikator hasil (outcome)," ujarnya.

Taufik mengatakan dari hasil evaluasi atas AKIP Tahun 2017, Pemprov Lampung memperoleh nilai 61,36 dengan predikat B.

"Tahun 2018 ini, nilai kita harus meningkat, artinya ini harus direspon oleh semua OPD yang ada, tentu respon itu dimulai dengan komitmen termasuk dengan yang ditugaskan. Kita berharap yang ditugaskan tidak berganti SDMnya dan berkompeten. Mulai hari ini kita akan melakukan pembedahan terhadap substansi yang harus disiapkan," katanya.
Pemprov Lampung juga terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan rekomendasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) atas hasil evaluasi pada lima komponen evaluasi AKIP tahun 2017.

Kelima komponen tersebut yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja.

"Untuk Perencanaan Kinerja, Pemprov Lampung akan melakukan perbaikan terutama didalam dokumen keselarasan, substansinya, RPJMD, Renstra, karena kita juga dituntut didalam integrasi sistem pada perencanaan sampai dengan penganggaran. Selain itu melakukan integrasi antara e-planning dan e-budgeting sehingga ada kesesuaian antara perencanaan dan pengaanggaran (money follow program priority)," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Advertorial Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help