BREAKING NEWS LAMPUNG
Siapa yang Mendanai Survei Charta Politika? Ini Jawabannya
Mengenai kredibilitas hasil survei yang menonjolkan calon petahana, Yunarto memastikan lembaga surveinya memiliki reputasi yang baik.
Penulis: Beni Yulianto | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Lembaga survei nasional Charta Politika menggelar konferensi pers hasil survei Pilgub Lampung di Hotel Horison, Bandar Lampung, Selasa, 20 Maret 2018.
Menariknya, sejumlah awak media mempertanyakan dana survei dan siapa yang ada di balik lembaga survei tersebut.
“Sumber dana sebelumnya di awal tadi saya singgung. Karena ini penting. Kita lakukan riset untuk seluruh pilkada. Ada lima pilgub,” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.
”Ini rangkaian dari riset Charta Politik yang dirilis lima pilkada gubernur. Memang sudah mengalokasikan dari 17 pilkada gubernur, ada lima daerah yang dilakukan riset. Dua di Jawa, satu di timur, satu di Sulawesi, serta dua di Sumatera, yakni Lampung dan Sumut. Lampung lebih dulu. Karena Lampung memang dijadikan rujukan terbanyak kedua penduduknya setelah Sumut,” ungkapnya.
Lampung, kata dia, jadi perhatian nasional karena ada salah satu cagub yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Ia pun menegaskan bahwa dana survei bukan berasal dari paslon mana pun.
Baca: Tanpa Alas Kaki, Wabup Nanang Terjang Banjir di Palas
Baca: Duh, Mobil Uber Tanpa Sopir Tewaskan Pejalan Kaki
“Alokasi budget tanpa klien. Untuk publikasi budget sendiri. Menggunakan budget publikasi untuk eksistensi lembaga,” beber Yunarto.
Ditanya lebih lanjut mengenai kredibilitas hasil survei yang lebih banyak menonjolkan calon petahana, Yunarto memastikan lembaga surveinya memiliki reputasi yang baik.
“Kredibilitas? Saya selain direktur Charta Politika, juga Sekjen Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia). Itu adalah lembaga resmi yang bekerja sama dengan KPU dan KPUD terkait pengawasan rilis hasil survei. Saat pilpres lalu, ada dua lembaga yang dipecat karena memberikan data salah,” kata dia.
Hasil survei Charta Politika Indonesia menempatkan M Ridho Ficardo di posisi teratas untuk tingkat elektabilitas top of mind dengan angka 27,1 persen. Posisi kedua ditempati Herman HN (20,1 persen).
Sementara posisi ketiga diduduki oleh Mustafa (10,4 persen) dan disusul Arinal Djunaidi (7,4 persen) di tempat terakhir. (*)
