TribunLampung/

Alian: Kami Tidak Mau Syahbudin Ngantor di PUPR Lampura

Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura) enggan untuk dipimpin lagi oleh Syahbudin.

Alian: Kami Tidak Mau Syahbudin Ngantor di PUPR Lampura
Tribunlampung.co.id/Anung Bayuardi
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Lampung Utara Syahbudin membuka segel di kantornya, Senin, 11 Desember 2017. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Lampung Utara (PUPR Lampura) enggan untuk dipimpin lagi oleh Syahbudin Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang sudah di nonjobkan pada roling beberapa waktu lalu.

Baca: Rayakan Hari Kartini, Banana Foster Beri Diskon Spesial untuk Perempuan

Hal ini beralasan Syahbudin berpotensi kembali membuat Dinas PUPR terjebak dalam persoalan seperti tahun 2017 silam.

Baca: VIDEO - Asyik, Makin Banyak Spot Foto Instagramable di Pantai Sari Ringgung

"Selaku perwakilan 629 pegawai/honorer Dinas PUPR, kami dengan tegas tidak lagi menginginkan Syahbudin sebagai pimpinan kami," tegas Alian Arsil, salah satu ASN saat konferensi pers di kantor Dinas PUPR, Selasa (17/4/2018).

Pernyataan ini terpaksa kembali disampaikannya karena pelbagai isu yang terus terdengar hingga kini membuat para pegawai Dinas PUPR tidak nyaman dalam menjalankan pekerjaannya masing - masing.

Isu ini sengaja dihembuskan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab guna merusak konsentrasi para pegawai Dinas PUPR.

"Apapun ala‎sannya, kami semua sudah enggak mau lagi dipimpin oleh beliau," tandasnya.

Adapun alasan yang melatarbelakangi ‎penolakan mereka dikarenakan yang bersangkutan sangat tidak disiplin khususnya mengenai tingkat kehadiran. Dalam tiga tahun terakhir, yang bersangkutan hanya tercatat masuk kantor sekitar 30 hari.

"Terkait persoalan tingkat kehadiran ini ‎sudah kami laporkan kepada pihak terkait mulai dari Inspektorat kabupaten, Inspektorat provinsi hingga Kementerian Dalam Negeri," paparnya.

Di samping itu, Syahbudin juga dianggap menjadi pemicu utama macetnya pembayaran ‎hak para kontraktor yang hingga kini belum dibayarkan seluruhnya oleh Pemkab Lampura.

Syahbudin dinilai terlalu berani mengalokasikan anggaran proyek pembangunan di luar yang telah disahkan oleh pihak DPRD.

"Pihak terkait wajib memberikan sanksi tegas kepada Syahbudin karena 45 hari enggak masuk kerja saja harus dipecat sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53/2010," tukasnya. (Ang)

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help