Soal Kemungkinan Kalla Kembali Jadi Cawapres Jokowi, Pengamat Ini Beri Komentar Pedas

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden justru akan menjadi potret buruk demokrasi Indonesia.

Hal itu dikatakan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli.

Saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar masih mempertimbangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Tidak bagus untuk demokrasi. Karena tujuan pemilu adalah, salah satunya, memberikan pendidikan politik. Kedua, sirkulasi," kata Lili di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Baca: Tak Mau Kecolongan, Khamami Wawancarai Calon Penerima Bantuan Rumah

Menurut Lili, sebagai pendidikan politik, maka pemilu harus memberikan pencerdasan, rasionalitas, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat.

"Bahwa dalam rangka pemilu banyak pemimpin-pemimpin yang baik," ucap Lili.  

Sedangkan, sebagai sirkulasi, tujuan pemilu adalah melakukan pergantian. Karena itu, dalam demokrasi perlu adanya pembatasan masa kepemimpinan.

"Hukum alam dari kekuasaan kan ingin bertahan, dalam sistem demokrasi dibatasi kekuasaan itu. Harus ada pergantian, makanya pemilu," kata Lili.

Menurut Lili, fenomena saat ini menunjukkan bahwa partai politik hanya berpikir pendek dan tidak mau mencari alternatif lain. Padahal, rakyat punya hak untuk memilih calon pemimpinnya.

Baca: Kalahkan Ronaldo, Deddy Corbuzier Ungkap Rahasia Usia Biologisnya Setara Remaja 17 Tahun

"Apakah tidak ada calon-calon yang lain, yang mungkin tidak sebagus Pak Jusuf Kalla atau (bahkan) lebih bagus dari Pak Jusuf Kalla," kata Lili.

Lili menganalisis, ada beberapa alasan mengapa Jusuf Kalla masih didorong untuk mendampingi Jokowi. Padahal, UUD 1945 jelas melarang Jusuf Kalla kembali ikut sebagai cawapres.

Dorongan itu yakni ada kekhawatiran bahwa berdasarkan hitung-hitungan cawapres yang ada tidak memberikan kontribusi terhadap Jokowi. Kekhawatiran lain adalah resistensi masyarakat.

Menurut Lili, ada kekhawatiran, jika cawapres Jokowi tidak diterima oleh masyarakat, maka hal tersebut adalah sinyal kekalahan terhadap Jokowi pada Pilpres 2019.