Soal Kemungkinan Kalla Kembali Jadi Cawapres Jokowi, Pengamat Ini Beri Komentar Pedas

Menurut Lili, sebagai pendidikan politik, maka pemilu harus memberikan pencerdasan, rasionalitas, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat.

Soal Kemungkinan Kalla Kembali Jadi Cawapres Jokowi, Pengamat Ini Beri Komentar Pedas
KOMPAS.com/ MOH NADLIR
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pencalonan kembali Jusuf Kalla sebagai calon wakil presiden justru akan menjadi potret buruk demokrasi Indonesia.

Hal itu dikatakan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli.

Saat ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar masih mempertimbangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk kembali mendampingi Presiden Joko Widodo pada Pemilihan Presiden 2019.

"Tidak bagus untuk demokrasi. Karena tujuan pemilu adalah, salah satunya, memberikan pendidikan politik. Kedua, sirkulasi," kata Lili di Menteng, Jakarta, Sabtu (5/5/2018).

Baca: Tak Mau Kecolongan, Khamami Wawancarai Calon Penerima Bantuan Rumah

Menurut Lili, sebagai pendidikan politik, maka pemilu harus memberikan pencerdasan, rasionalitas, kemajuan bagi bangsa dan masyarakat.

"Bahwa dalam rangka pemilu banyak pemimpin-pemimpin yang baik," ucap Lili.  

Sedangkan, sebagai sirkulasi, tujuan pemilu adalah melakukan pergantian. Karena itu, dalam demokrasi perlu adanya pembatasan masa kepemimpinan.

"Hukum alam dari kekuasaan kan ingin bertahan, dalam sistem demokrasi dibatasi kekuasaan itu. Harus ada pergantian, makanya pemilu," kata Lili.

Menurut Lili, fenomena saat ini menunjukkan bahwa partai politik hanya berpikir pendek dan tidak mau mencari alternatif lain. Padahal, rakyat punya hak untuk memilih calon pemimpinnya.

Halaman
123
Editor: Daniel Tri Hardanto
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help