40 Kades Pertanyakan Pencairan Dana ADD Tahun 2017: Kami Sudah Capek Sabar

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Sekitar 40 orang kepala desa mendatangi kantor Pemkab Lampung Utara, Senin (7/5/2018) sekitar pukul 09.30 WIB.

Kedatangan mereka untuk mempertanyakan kapan pembayaran tunggakan delapan bulan Alokasi Dana Desa (ADD) ‎tahun 2017.

Baca: Jelang Ramadan Diskes Mesuji Perketat Peredaran Makanan dan Minuman Tak Layak Konsumsi

"Kami ke sini untuk menanyakan kapan ADD di cairkan,” kata Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Sulki

Ia mengatakan persoalan ini sudah cukup lama. Pihaknya sudah beberapa kali menanyakan ke Pemerintah Kabupaten kapan pmbauran dana tersebut. ADD menurutnya sangat dibutuhkan, untuk pembayaran honor perangkat desa serta operasional desa.

Baca: Wow, Akhirnya Pemerintah Tetep Kekeuh Menambah 3 Hari untuk Jatah Cuti Lebaran!

"Kalau diminta sabar, kami sudah ‎capek sabar," tegasnya.

Jika tidak ada keputusan, pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi, pada Rabu (7/5). Aksi yang akan dilaksanakan ini merupakan puncak kekesalan dari para kepala desa yang ‎terus diombang - ambingkan oleh Pemkab Lampung Utara saat menuntut hak mereka. Keputusan untuk aksi unjuk rasa ini diputuskan usai ngluruk ke kantor Pemkab hari ini.

"Kesabaran kami sudah habis. lusa akan ada sekitar 4.500 aparatur desa di Lampung Utara yang akan unjuk‎ rasa," ujarnya.

Keputusan untuk turun ke jalan ini, menurut Sulki terpaksa mereka lakukan lantaran bosan diberi janji manis oleh Pemkab terkait persoalan ADD tahun 2017.

Usaha mereka hari ini‎ pun untuk menuntut kejelasan kepada Pemkab gagal karena tidak ada pejabat yang berani menjamin kapan ADD itu dapat dibayarkan.

"Surat pemberitahuan rencana aksi akan kami kirimkan hari ini juga. Lokasi unjuk rasanya kantor Pemkab, Kejaksaan Negeri dan kantor DPRD Lampung Utara," tandasnya.

Pantauan di lokasi, sebelum memutuskan untuk unjuk rasa, para kepala desa ini sempat terlihat bertemu dengan Dedy Irawan, Kepala Bidang Perbendaharaan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA).

Sayangnya, tak ada keputusan apapun yang dihasilkan dalam pertemuan ini terkait penyelesaian ADD 2017. Upaya mereka untuk menemui ‎Sekretaris Kabupaten (Samsir) dan Asisten I pun juga gagal sehingga mereka akhirnya sepakat untuk turun ke jalan.