Kembali, Pemkab Lamsel Raih WTP dari BPK RI

Pemerintah kabupaten Lampung Selatan secara gemilang kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Penulis: Dedi Sutomo | Editor: Reny Fitriani
Tribunlampung/Dedi
Kembali, Pemkab Lamsel Raih WTP dari BPK RI 

Laporan Reporter Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL - Pemerintah kabupaten Lampung Selatan secara gemilang kembali berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Lampung untuk hasil audit laporan keuangan tahun 2017.

Baca: Dituding Sindir Acara yang Membesarkan Namanya di Indonesia, Shaheer Sheikh Banjir Krtitikan Netizen

Raihan ini menjadi yang kedua kalinya secara berturut-turut. Sebelumnya pada tahun lalu pemerintah kabupaten Lampung Selatan juga berhasil meraih WTP untuk laporan keuangan daerah tahun 2016 dari BPK perwakilan provinsi Lampung.

Baca: Selalu Bikin Khalayak Terpana, Ini 5 Penampilan Kate Middleton yang Dianggap Paling Cantik

Penyerahan hasil audit BPK ini diterima langsung oleh bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan dari ketua BPK perwakilan Provinsi Lampung, Sunarto di auditorium BPK perwakilan provinsi Lampung, senin (28/5).

Pemberian WTP itu, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2017, termasuk implementasi rencana aksi yang telah dilaksanakan selama tahun 2017.

Kabupaten Lamsel, menjadi salah satu kabupaten yang memperoleh WTP dari beberapa kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung.

Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan mengungkapkan rasa syukurnya atas keberhasilan pemerintah daerah setempat kembali meraih WTP pada audit laporan keuangan.

“Alhamdulillah, ini merupakan hikmah dari ramadhan bagi kabupaten Lampung Selatan. Kerja keras pemerintah daerah dalam melakukan pembenahan membuahkan hasil kembali meraih predikat WTP,” kata Zainudin.

Dirinya secara khusus, mengingatkan jajaran aparatur dan kepala SKPD (satuan kerja perangkat daerah) untuk tidak jumawa dengan raihan WTP. Kerja keras, imbuhnya, harus terus dilakukan guna mempertahankan raihan yang telah mampu dicapai selama 2 tahun berturut-turut tersebut.

“Tentu keberhasilan ini bukanlah akhir. Kerja keras untuk terus berbenah tetap harus kita lakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi dalam bidang pengelolaan anggaran,” tandasnya. (dedi/tribunlampung)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved