FGHB: Guru Honorer Jadi ASN Bernuansa Politis

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi (FGHB) Lampung Suprihatin menilai wacana pengangkatan guru honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) bernuansa politis.

Menurut dia, isu ini berkembang di tahun politik. Sementara belum ada kejelasan dari pemerintah terkait rencana ini.

“Kemarin kami memantau rapat dengar pendapat di DPR RI. Itu baru wacana pembahasan di fraksi-fraksi. Jadi ada memang wacana sekitar 10 ribuan tenaga honorer jadi ASN, termasuk salah satunya dari guru honorer,” kata Suprihatin, Selasa, 5 Juni 2018.

”Tetapi, itu baru wacana, belum final. Masih dibahas di DPR RI, belum ketuk palu. Itu pun kalau memang sudah keluar UU ASN yang baru, sekarang kan masih rancangan. Setelah ketuk palu, baru diterbitkan PP (peraturan pemerintah). Jadi masih panjang prosesnya,” tambahnya.

Baca: Rumdis Wakil Wali Kota Segera Rampung, Sudikah Yusuf Kohar Pindah?

Baca: Sidak BBPOM di Kalianda, Ini Hasilnya

Suprihatin menilai, wacana ini kembali mencuat di tahun politik. “Karena ini kita tahu tahun politik, jadi ya diembuskan angin itu. Kami kira ada indikasi politisnya. Untuk kawan-kawan honorer, bersabar terus. Jangan terprovokasi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh oknum sehingga kita yang dirugikan,” imbuh dia.

Jumlah guru honorer di Lampung berkisar 3.000-5.000 orang. Saat ini, nasib guru honorer semakin memprihatinkan.

“Miris kita jelang Lebaran ini. Ini untuk guru swasta dari SMA/SMK saja sekarang insentifnya mengalami pengurangan. Tidak sebanding yang digembar-gemborkan,” jelasnya.

”Contoh sekolahan kami SMK P Radin Intan. Tahun kemarin yang mendapat jatah insentif 11 guru. Tahun ini cuma empat guru,” jelasnya.

Insentif ini, kata dia, di luar honor yang biasanya mereka terima per bulan di kisaran Rp 300 ribu-Rp 500 ribu. Sementara untuk insentif dibayar per semester dengan besaran Rp 200 ribu per bulan.

“Insentif Rp 1,2 juta totalnya per semester. Hitungannya per bulan Rp 200 ribu itu juga masih dipotong PPh 5 persen,” ungkap Suprihatin. (*)