Pilgub Lampung 2018

Jika Putusan MK Dismissal, KPU Tetapkan Gubernur Lampung Terpilih Hari Senin

Tidak ada yang baru dan berbeda dari fakta yang sudah dipaparkan dalam putusan Bawaslu Lampung.

Jika Putusan MK Dismissal, KPU Tetapkan Gubernur Lampung Terpilih Hari Senin
Tribun Lampung/Okta Kusuma Jatha
Pilgub Lampung 

Laporan Reporter Tribun Lampung Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung optimistis sidang gugatan Pilgub Lampung 2018 di MK akan berakhir di putusan dismissal. Sesuai agenda persidangan, sidang gugatan Pilgub Lampung berlangsung pada Jumat, 10 Agustus 2018.

Jika sidang hanya sampai dismissal, maka KPU Lampung harus menetapkan pasangan pemenang Pilgub Lampung maksimal tiga hari, yakni Senin, 13 Agustus 2018.

Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Hukum M Tio Aliansyah mengatakan, sidang akan digelar sekira pukul 08.30 WIB.

"MK mengundang KPU Provinsi Lampung dalam sidang dismissal, Jumat nanti. Apakah putusan dismissal atau lanjut ke pokok perkara, kita belum tahu. Tetapi, dari persidangan awal kemarin kita optimistis sidang akan selesai sampai putusan dismissal Jumat nanti,” kata Tio di ruang kerjanya, Kamis, 9 Agustus 2018.

Baca: Gugatan Pilgub Lampung 2018, Herman HN dan Ridho Siap Terima Putusan MK

Menurutnya, apabila dismissal, paling lambat tiga hari setelahnya KPU tetapkan paslon terpilih.

“Jadi kalau Jumat, berarti Senin sudah bisa ditetapkan. Tapi, kita dengarkan dulu putusannya. Jika lanjut, KPU siapkan alat bukti dan saksi," kata dia.

Mantan ketua KPU Lampung Utara itu meyakini MK akan memutus perkara ini secara dismissal.

"Karena permohonan pemohon sudah kita jawab sebagai termohon (KPU), bahwa MK tidak memiliki kewenangan untuk menyidangkan terkait apa yang menjadi permohonan termohon terkait money politics,  intimidasi kepada warga yang melaporkan money politics. Kemudian laporan dana kampanye yang tidak sesuai. Itu bukan ranahnya MK," jelasnya.

Karena, kata Tio, seperti yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2017, MK menyelesaikan sengketa hasil pemilihan terkait perselisihan hasil perolehan suara.

Halaman
12
Penulis: Beni Yulianto
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help