Advokat ABR Dukung Neno Warisman Deklarasi Gerakan #2019GantiPresiden di Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG -  Direktur Advokat Bela Rakyat (ABR), Hermawan menilai agenda Neno Warisman yang datang ke Lampung mengadakan kegiatan dan sosialisasi gerakan #2019GantiPresiden, merupakan  hal yang sah  tidak melanggar hukum

Karena agenda itu kata dia sesuai undang-undang nomor 9 tahun 1998  tentang Penyampaian Pendapat di muka umum, dan UU tentang Pemilu nomor 7 tahun 2017  dan PKPU/2017 tentang Pencalonan Presiden.

Baca: Bareskrim Mabes Polri Ciduk 2 Mahasiswa Indonesia Pembobol 4 Ribu Data Kartu Kredit Warga Australia

"Jadi, gerakan #2019GantiPresiden merupakan antitesis gerakan yang sudah bergulir yaitu 'Dua Periode' untuk Pak Jokowi. Ini  gerakan sah, legal, dan konstitusional. Justru yang menolak dengan menebar spanduk spanduk  mengatas namakan masyarakat Lampung yang membuat kegaduhan, karena menebar kebencian," kata Hermawan.

Ditegaskannya, gerakan tagar #2019gantipresiden tidak melanggar hukum. Bahkan gerakan ini sah  dan dilindungi  UUD 1945. Pasalnya kata dia Gerakan #2019gantipresiden dilindungi  negara sesuai Pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kedaulatan adalah di tangan rakyat.

Baca: Marak Pengajuan Izin Cerai PNS Pemprov Lampung, Wagub Bachtiar Basri Tulis Status di FB

"Tagar #2019gantipresiden  merupakan  hak konstitutional masyarakat  yang berkeinginan ganti presiden di tahun 2019. Bukan termasuk makar atau sejenisnya," tukasnya.

Dia menambahkan,  sebagai salah satu masyarakat  Lampung, ia mendukung  gerakan tersebut, bahkan ia bersama tim ABR siap memberikan bantuan hukum untuk panitia deklarasi #2019gantipresiden di Lampung.

"Tim ABR siap untuk memberikan bantuan hukum untuk panitia gerakan, karena ini hak konstitusional warga. Gerakan ini sama seperti keinginan seorang bujang yang ingin menikah di tahun 2019," pungkasnya. (*)