Tribun Bandar Lampung

Lampung Peringkat Ketiga Koruptor Berstatus PNS, Sekprov akan Ikuti Aturan

Menurut BKN, data ini diperoleh setelah melakukan penelusuran di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Lampung Peringkat Ketiga Koruptor Berstatus PNS, Sekprov akan Ikuti Aturan
Kompas
Ilustrasi koruptor. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Badan Kepegawaian Negara merilis data mengenai koruptor yang masih berstatus pegawai negeri sipil ( PNS). Data ini dihimpun BKN per 12 September 2018. Menurut BKN, data ini diperoleh setelah melakukan penelusuran di Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.

Secara umum, terdapat 2.357 koruptor yang masih berstatus PNS, baik itu di instansi pemerintahan pusat atau daerah. Jumlah koruptor yang masih berstatus PNS di tingkat pusat tercatat sebanyak 98 orang. Sedangkan jumlah di daerah mencapai 2.259 orang.

Baca: Jumlah PNS Koruptor di Tingkat Provinsi, DKI Peringkat Pertama, Lampung Peringkat Tiga

Dari jumlah 2.259 orang di daerah tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menempati peringkat ketiga terbanyak PNS korup dengan total 26 orang di bawah Pemprov Sumatera Utara (33 orang) dan DKI Jakarta (52 orang).

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis mengaku, sudah mengetahui informasi tersebut dari BKN. Namun demikian, kata Hamartoni, pihaknya baru akan berkoordinasi dengan lembaga terkait yang mengeluarkan putusan tersebut.

Baca: Ribuan PNS Koruptor Segera Dipecat, Ini Daftar Rincian Daerah dan Instansinya

“Nanti kami inventarisir dulu. Misalnya sudah berapa tahun, jabatannya apakah fungsional atau struktural. Kemudian, berapa lama vonis yang sudah dijatuhkan itu sampai sekarang. Jadi kami nanti kan paling tidak koordinasi dengan lembaga yang mengeluarkan putusan itu tentang pidana terhadap pelaku itu,” ungkap Hamartoni, Jumat 14 September 2018.

Mengenai sanksi pemecatan, mantan Sekkab Lampung Utara tersebut, tidak menjawab secara rinci. Namun, Hamartoni menjelaskan, aturan terkait displin PNS sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

“Kemudian di PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS juga sudah diatur. Jadi terkait pertanyaan itu tadi (sanksi pemecatan), kami kembalikan ke aturan yang mengikat itu saja,” tandas Hamartoni.

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved