Alasan Pegawai Honorer Lampung Utara Desak Tunda Pelaksanaan Tes CPNS 2018

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Sekitar 200 orang yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer K2 Indonesia (FHK2I), Kabupaten Lampung Utara menggelar zikir dan doa di halaman gedung DPRD, Selasa (25/9).

Denti Sriwati, Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Lampung Utara, mengatakan, pihaknya menggelar zikir dan doa bersama untuk memohon doa restu dalam rangka memperjuangkan status mereka menjadi CPNS.

Baca: Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Kab.Lampung Barat mendampingi Peserta Diklat

Ada beberapa poin permintaan dari para guru honorer ini.

Pertama menunda pelaksanaan CPNS umum sesuai dengan permen PAN RB Nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan CPNS dan seleksi CPNS.

Kedua meminta Bupati Lampung Utara dan Ketua DPRD Lampung Utara membuat surat penolakan tes CPNS sebelum honorer tuntas diangkat menjadi CPNS tanpa batasan usia yang ditujukan ke presiden dan Menpan RB.

Ketiga, mendukung secepatnya DPR RI merivisi tentang K2 menjadi CPNS. Terakhir, pihaknya juga mendorong presiden Joko Widodo agar mengeluarkan Perppu, Inpres dan Kepres dalam menyelesaikan honorer K2 menjadi CPNS.

Patoni salah satu honorer meminta pemerintah, untuk menyelesaikan pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.

"Pemerintah diharapkan mengangkat K2 tanpa membedakan baik usia, maupun jenjang pendidikan," kata guru honorer di SD 1 Gunung Besar, Abung Tengah.

Senada dikatakan Masripah guru honor SD 1 Batu Nangkop. Ia berharap dirinya diangkat menjadi CPNS, karena pengabdiannya sudah 20 tahun. "Saya harap dapat diangkat menjadi CPNS," jelasnya.

Nurdin Habim, Wakil Ketua 1 DPRD Lampung Utara menemui para honorer. Ia mengapresiasi atas penyampaian aspirasi dari Forum Honorer K2, kepada DPRD.

"Sebagai lembaga ini tentunya akan menindaklanjuti sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga legislatif," ucapnya.

Baca: Kronologi Lengkap Pengemudi Wanita Terobos Rombongan Presiden Jokowi

Bupati Dukung

Menanggapi permintaan tenaga honorer K2 untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil, Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara mendukung keinginan mereka.

"Mereka memperjuangkan haknya. Selaku pemerintah daerah mendukung. Tetapi keputusan ada pada pemerintah pusat," papar dia.

Pihaknya juga sudah berulang kali mengirimkan surat kepada Men PAN dan BKN untuk meminta formasi lebih untuk tenaga honorer K2. "Kembali kewenangan bupati sampai disana, dan keputusan ada dipemerintah pusat. dirinya mendoakan agar aspirasinya di dengar oleh pemerintah pusat. Ada tenaga honor yang mengabdi 20 tahun. Semoga permintaan mereka didengar pemerintah pusat," tukasnya.

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video