BREAKING NEWS – Disebut Pansus Langgar Aturan, Yusuf Kohar: Ya Sudahlah

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Wakil Wali Kota Bandar Lampung Yusuf Kohar enggan berkomentar banyak terkait hasil kerja pansus hak angket DPRD Bandar Lampung.

Dalam laporannya sebagai hak menyatakan pendapat, pansus menyebut Yusuf Kohar terbukti melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, Yusuf Kohar tak mau mengomentarinya.

“Saya tidak mau berkomentar. Ya sudahlah,” ujar Yusuf Kohar saat dihubungi Tribun Lampung, Selasa, 16 Oktober 2018.

Pansus dibentuk untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam pengangkatan pelaksana tugas pejabat eselon II-IV di lingkungan Pemkot Bandar Lampung yang dilakukan Yusuf Kohar saat menjabat Plt wali kota Bandar Lampung.

Hal ini terungkap dalam sidang paripurna internal DPRD Kota Bandar Lampung tentang laporan panitia khusus hak angket terkait dugaan pelanggaran etika dan UU, Selasa, 16 Oktober 2018.

Baca: BREAKING NEWS – Pansus DPRD Bandar Lampung Pastikan Yusuf Kohar Salahi UU 23 Tahun 2014

Menurut juru bicara Pansus Nu’man Abdi, dari hasil penyelidikan dan penyidikan selama sekitar satu bulan, Yusuf Kohar dinyatakan terbukti melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dia menjelaskan, Yusuf Kohar melanggar pasal 66 ayat 1 huruf a angka 1 yang menyatakan, wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian, pasal 67 huruf d yang menyatakan, kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Ia juga terbukti melanggar UU Nomor 30  Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Rapat paripurna akan dilanjutkan sore ini dengan agenda pandangan fraksi-fraksi di DPRD tentang hak menyatakan pendapat.

Dijadwalkan, rapat dihadiri Wali Kota Bandar Lampung Herman HN. 

Rolling Pejabat Eselon

Perlu diketahui, pansus hak angket bermula dari kebijakan yang dilakukan Yusuf Kohar saat menjabat Plt wali kota Bandar Lampung pada Februari 2018 lalu.