Untuk Penetapan Pahlawan Nasional, Dinsos Provinsi Lampung Minta Hal Ini Pada Keluarga Mr Gele Harun

Kadis Sosial Lampung Sumarju Saini membenarkan jika kemsos meminta hal ini pada keluarga besar Mr Gele Harun.

Untuk Penetapan Pahlawan Nasional, Dinsos Provinsi Lampung Minta Hal Ini Pada Keluarga Mr Gele Harun
Tribunlampung/Sulis
Putra bungsu Mr Gele Harun yakni Mulkarnaen Gele Harun
Laporan Reporter Tribun Lampung Sulis Setia Markhamah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Terkait simpangsiurnya informasi yang diterima pihak keluarga Mr Gele Harun, Kadis Sosial Lampung Sumarju Saini membenarkan jika kemsos meminta agar data administrasi Mr Gele harus dilengkapi sampai batas April 2019. 
Persyaratan yang masih kurang diakuinya menjadi penyebab Mr Gele Harun belum ditetapkan sebagai pahlawan nasional tahun ini. 
"Gelar pahlawan nasional Mr Gele Harun belum disetujui untuk tahun ini karena ada persyaratan yang kurang. Diberi tenggat hingga April 2019 untuk dilengkapi," jelas Sumarju kepada Tribunlampung.co.id, Sabtu (10/11/2018). 
Diakuinya, proses pengumpulan persyaratan administrasi sudah jalan namun karena banyaknya berkas yang diperlukan maka masih dalam proses. 
"Kami juga sudah koordinasi dengan pihak keluarga dan mereka siap untuk membantu pengumpulan berkas administrasinya," imbuhnya. 
Menurut dia, sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi  seperti makalah seminar tahun 2015 yang mengupas perjuangan tokoh yang diajukan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Kemudian,buku-buku sejarah menyangkut perjuangan yang bersangkutan dalam merebut dan mempertahkan kemerdekaan Republik Indonesia dan lainnya.
Proses penetapan anugerah gelar pahlawan nasional sendiri,  terusnya, dilakukan oleh kemsos melalui tim peneliti pengkaji gelar pusat (TP2GP).
Gele Harun adalah acting resident semasa Pemerintahan Darurat Keresidenan Lampung di Way Tenong, Lampung Barat, pada 1949.
Dia lantas menjadi Residen definitif Lampung semasa kepemimpinan Presiden Soekarno pada 1950-1955.
Pengusulan gelar pahlawan nasional sudah diupayakan sejak masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2012 lalu oleh KH Arief Makhya sesepuh Nahdlatul Ulama. (*)  
 
Penulis: sulis setia markhamah
Editor: teguh_prasetyo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved