Tribun Lampung Utara

Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil Lampura Perbaharui Alat Perekam e-KTP di Kecamatan

Disdukcapil kabupaten Lampung Utara (Lampura) melakukan perbaharuan berbagai macam alat penunjang perekaman e-KTP yang ada di seluruh kecamatan.

Tingkatkan Pelayanan, Disdukcapil Lampura Perbaharui Alat Perekam e-KTP di Kecamatan
Tribunlampung/Tri
Ilustrasi - Perekaman e-KTP 

Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Guna lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) kabupaten Lampung Utara (Lampura) melakukan perbaharuan berbagai macam alat penunjang perekaman e-KTP yang ada di seluruh kecamatan kabupaten setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdukcapil, Tien Rostina menyatakan bahwa saat ini dari 23 kecamatan yang ada hanya terdapat 11 kecamatan yang alat perekaman e-KTP nya berfungsi dengan baik.

Baca: Lagi, Aset Zainudin Hasan di Sidomulyo Disita KPK

Sisanya (12 Kecamatan) terdapat item-item alat perekam yang tidak berfungsi atau rusak.

"Kita baru saja melakukan pengadaan visi lengkap, komputer, scaner, alismata dan UPS untuk menggantikan item-item peralatan perekaman yang rusak baik itu untuk kecamatan maupun di dinas,"‎ katanya, Minggu (18/11).

Dia pun menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman khususnya yang telah berusia 23 tahun segera melakukan perekaman jika tidak maka data kependudukannya akan dinon aktifkan.

Baca: Lagi, Aset Zainudin Hasan di Sidomulyo Disita KPK

"Jika sampai pada tanggal 31 Desember 2018 bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman maka data kependudukannya akan dinon aktifkan. Jika datanya ingin diaktifkan kembali maka prosesnya harus mengajukan permohonan yang ditujukan langsung ke Disdukcapil," jelas perempuan berhijab ini.

Ditanya berapa persen jumlah penduduk Lampura yang telah melakukan perekaman. Tien mengklaim dari total jumlah penduduk yang wajib KTP (614.317 jiwa) sekitar 500 ribu lebih sudah melakukan perekaman. " Ya kurang lebih mencapai 98 persenlah," jelasnya.

Terkait kartu identitas anak (KIA), Tien menyatakan bahwa program tersebut sudah berjalan di tahun 2018 ini. Dia mengatakan, khusus KIA tahun 2018 ini benar-benar murni ditopang secara mandiri melalui APBD.

"Khusus KIA target kita tahun ini hanya 10 ribu saja yang tersebar di dua kecamatan yakni kecamatan Kota dan Kotabumi Selatan. Untuk melakukan KIA yang berusia 5 hingga 17 tahun kurang sehari kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan. Pihal Diknaslah yang akan mengajukan mana-mana saja sekolahan yang diusulkan oleh Diknas untuk dibuatkan KIA," katanya.

Penulis: anung bayuardi
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved