Tribun Bandar Lampung

Dirjen Otda Nyatakan Lelang Jabatan Eselon II Pemprov Lampung Masih Proses

Jadwal lelang jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung sampai sekarang belum jelas.

Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Yoso Muliawan
Warta Kota
Ilustrasi lelang jabatan. 

LAPORAN REPORTER TRIBUN LAMPUNG NOVAL ANDRIANSYAH

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Jadwal lelang jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemprov Lampung sampai sekarang belum jelas. Padahal, saat ini sudah ada 10 kursi jabatan eselon II atau JPTP yang lowong.

Terkait kondisi ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menyatakan, usulan lelang jabatan JPTP di lingkungan Pemprov Lampung masih dalam proses.

"Ya, sedang berproses," kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soni Sumarsono melalui pesan singkat, Senin (4/2/2019).

Sayangnya, Soni tidak bisa memastikan kapan proses tersebut selesai sehingga pemprov bisa segera membuka lelang jabatan eselon II.

Penjabat Sekretaris Provinsi Lampung Hamartoni Ahadis telah mengirim surat ke Kemendagri terkait usulan pengisian JPTP.

"Sudah kami usulkan ke Kemendagri (lelang JPTP). Sekarang tinggal menunggu," ujarnya belum lama ini.

Sebagai catatan, per Januari 2019, kursi kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Lampung ditinggal oleh Dessy Desmaniar Romas yang memasuki masa pensiun. Dengan demikian, kekosongan posisi eselon II bertambah dari sebelumnya sembilan orang menjadi 10 orang.

Ini belum ditambah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lampung Budiharto yang akan pensiun pada 1 Maret 2019.

Belum pula jika jabatan sekprov Lampung sudah definitif. Apabila Surat Keputusan sekprov definitif turun dari Kemendagri, maka satu posisi eselon II juga akan menyusul kosong.

Adapun sembilan JPTP lain yang saat ini dijabat pelaksana tugas masing-masing sekretaris DPRD, kepala Biro Umum, kepala Biro Organisasi, serta direktur Umum dan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeolek.

Kemudian kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, kepala Biro Administrasi Pembangunan, kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Sekprov Juga Belum Jelas

Posisi sekprov Lampung hingga Februari 2019 masih dijabat plt oleh Hamartoni Ahadis. Meskipun sudah berganti tahun sejak keluarnya keputusan panitia seleksi pada 13 Oktober 2018, tetapi keputusan presiden tentang sekprov Lampung definitif belum juga terbit.

Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar pada awal Januari 2019 menyatakan belum mendapat informasi terbaru mengenai penetapan sekprov Lampung definitif.

Halaman
12
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved