Warga Kerawang Minta Perhatian, Dinas PU Minta Lurah Segera Kirim Surat Soal Kondisi Drainase

Laporan Reporter Tribun Lampung Eka Ahmad Sholichin

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID BANDAR LAMPUNG - Dinas PU Bandar Lampung meminta agar lurah di wilayah Gg. Kerawang, Garuntang, Kecamatan Bumiwaras untuk mengirimkan surat permintaan ke Dinas PU.

Ini terkait kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik agar dapat segera ditangani.

Hal tersebut disampaikan Rizky Agung, Kabid SDA Dinas PU Bandar Lampung, saat dihubungi, Kamis (21/2/2019).

• Dampak Banjir, Warga Garuntang Bandar Lampung Terserang Gatal-gatal

"Nanti akan kita survei cuman wilayah Bandar Lampung ini kan luas. Yang hari ini saja sudah beberapa titik yang kita tangani perbaikan siring/drainase pasca banjir seperti Jl. Diponegoro, P. Emir M. Noor, wilayah Rajabasa masuk dan lainya," paparnya.

Menurutnya, kalau untuk di lokasi Kerawang belum diperbaiki maka sebaiknya lurahnya untuk segera melaporkan dengan mengirimkan surat ke Dinas PU Bandar Lampung supaya dapat ditindaklanjuti.

Karena sekarang ini ada sekitar 10 surat permintaan perbaikan yang masuk juga yang meminta penanganan perbaikan drainase pascabanjir yang akan dikerjakan.

"Ya besok rencananya pengerjaan di Way Halim, Senin ada dua lokasi selain kemarin juga pengerjaan berdasarkan perintah pak wali langsung," paparnya.

Sementara Talud Way Balau Kedamaian masih sulit penangananya karena dulu sempat mau pelurusan tapi warganya menawarkan harga tinggi sehingga tidak bisa.

Sedangkan pemerintah tidak mudah dengan menentukan harga untuk mengikuti keinginan mereka.

• (VIDEO) Warga Garuntang Bandar Lampung Masih Rasakan Dampak Banjir

"Kemungkinan solusinya nanti dinormalisasi karena kondisinya sulit posisi talud di atas rumah kemarin sempat mau dilakukan pelurusan di ujung jembatan karena kalau patah-patah keluar makanya dilakukan pelurusan," jelasnya.

Kesulitan yang dihadapi juga adalah karena pengerjaan yang dilaksanakan tahun 2019 ini pada prinsipnya sudah disahkan di tahun 2018 lalu.

"Jadi yang bisa jalani yang sekarang ini kemungkinan untuk normalisasi seperti pengerukan sedimen akan dianggarkan di APBD Perubahan 2019. Tapi nanti akan turun ke lapangan dulu untuk lakukan studi kelayakan," pungkasnya. (eka)