Tribun Bandar Lampung
7 Kabupaten di Lampung Belum Punya TPAKD
Seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung diharapkan segera memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Penulis: Eka Ahmad Sholichin | Editor: wakos reza gautama
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Lampung diharapkan segera memiliki Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Hal tersebut diungkapkan Asisten Ekonomi Pembangunan Provinsi Lampung Taufik Hidayat dalam kegiatan Rakor Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan pembahasan Program TPAKD kabupaten/kota se Lampung di ruang Sungkai Balai Keratun, Senin (4/3/2019).
• Hakim Ketua Geram, Saksi Sidang Kasus Korupsi Zainudin Hasan Beri Keterangan Berbeda
"Ya hari ini kami mengkoordinasikan lagi tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) bersama kabupaten/kota. Kami mendorong supaya seluruh kabupaten/kota di Lampung punya TPAKD," ungkapnya.
Tujuannya, kata Taufik, bisa melakukan pembinaan terhadap usaha-usaha di daerah yang mengakses kepada jasa keuangan.
Awalnya sebanyak empat daerah yang sudah ada memiliki SK-nya dan ada juga daerah yang sudah memiliki kegiatan meskipun belum memiliki SK-nya.
"Totalnya hari ini ada delapan yang menghadiri yaitu Bandar Lampung, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Way Kanan.Tambahan lagi Pesawaran, Metro, Tanggamus dan Lampung Barat," paparnya.
Ia menuturkan sebagian besar TPAKD yang hadir hari ini sudah menyampaikan tentang aktivitas-aktivitas kegiatan di kabupaten/kota yang berbasiskan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
"Masing-masing juga sudah mempunyai kegiatan yang mengakses ke keuangan. Bahkan kita dorong supaya lebih bersinergi lagi mungkin sudah ada usaha-usaha di daerah yang pemasarannya masih perlu bantuan," jelasnya.
Sementara tujuh kabupaten/kota yang belum terbentuk TPAKD saat ini sudah diimbau untuk segera membentuk dan kemungkinan lagi proses tahap persiapan.
"Kemungkinan mereka yang belum terbentuk masih dalam proses. Harapannya, kita ingin mempercepat inklusi keuangan kita. Artinya usaha-usaha yang di daerah, masyarakat di daerah termasuk masyarakat ekonomi lemah semua lapisan memiliki akses ke lembaga keuangan," pungkasnya.
(Tribunlampung.co.id/Eka Ahmad Sholichin)