Pilpres 2019
Bantah Jokowi Disebut Curang, Moeldoko: 78 Persen Pegawai BUMN Pilih Prabowo
Moeldoko membantah isu yang menyebut Jokowi menggunakan statusnya sebagai presiden untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan Pilpres 2019.
lihat foto
Bantah Jokowi Disebut Curang, Moeldoko: 78 Persen Pegawai BUMN Pilih Prabowo
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sering disebut menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk memenangi Pilpres 2019.
Namun, kenyataannya tidak demikian.
Hal itu seperti diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Moeldoko membantah isu yang menyebut Jokowi menggunakan statusnya sebagai presiden untuk menghalalkan segala cara demi memenangkan Pilpres 2019.
Bahkan, Moeldoko merasa heran dengan materi permohonan sengketa Pemilu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pada poin nomor 39, kubu BPN berpandangan bahwa Jokowi sebagai capres petahana melakukan pelanggaran Pemilu dan kecurangan masif.
Salah satunya dengan ketidaknetralan aparatur negara, Polri dan intelijen serta penyalahgunaan birokrasi dan BUMN.
Moeldoko berpendapat bahwa hasil Pemilu 2019 lalu tidak menunjukkan demikian.
"Dibilang mengerakkan BUMN. Tahu enggak (karyawan) BUMN yang memilih 02 itu berapa? 78 Persen. Dibilang menggerakkan ASN. Tahu enggak 72 persen ASN itu milih 02," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
• Ternyata Ini Alasan KPU Umumkan Hasil Pilpres 2019 Sehari Lebih Cepat
• Besok BPN Prabowo-Sandi Daftarkan Sengketa Pilpres ke MK
"Dibilang menggerakkan Polri? Buktinya di Aceh, NTB, Sumatera Barat kalah telak. Mana yang digerakkan? Di mana menggerakkannya? Karena kalau menggerakkan, kami menang 100 persen," lanjut dia.
Moeldoko mengatakan, fakta tersebut juga sudah ramai di pemberitaan.
Banyak pemberitaan yang menunjukkan suara Jokowi-Ma'ruf kalah di TPS yang berada di kompleks militer, kompleks permukiman PNS dan sebagainya.
Soal poin permohonan gugatan Pemilu di MK itu sendiri, sudah dibincangkannya dengan Presiden Jokowi.
"Presiden ngecek saja, perkembangan terakhir di MK seperti apa," ujar Moeldoko.
![[FULL] Tanda Tanya Kursi Kosong Kabinet Prabowo, Pakar: Penting Jangan Orang yang Terseret Hukum](https://img.youtube.com/vi/UDBWcPvzbx0/mqdefault.jpg)
