PDIP Sindir Koalisi Merah Putih yang Merusak Sistem Demokrasi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA- Juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arya Bima mengatakan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Megawati Soekarnoputri pernah mengalami kekalahan sampai dua kali saat mencalonkan diri menjadi presiden pada 2004 dan 2009. Namun, kata dia, Megawati tidak merusak sistem yang selama ini sudah dibangun.

"Mega pernah kalah dua kali, kita menghargai proses Mahkamah Konstitusi waktu itu. Dan setelah mahkamah konstitusi selesai kita juga menghargai hasilnya. Walaupun kita berada di luar pemerintahan. Tapi tidak merusak sistem. Tidak mengamburadulkan sistem," ujar Arya, usai menghadiri pertemuan partainya, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).

Pernyataan Arya tersebut terkait manuver politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih di parlemen terkait pembahasan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada). Koalisi Merah Putih tidak ingin kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tetapi oleh DPRD.

Arya mengakui tradisi demokrasi yang dibangun selama ini memang belum sempurna. Namun, menurut dia, jika proses demokrasi dimundurkan, hanya karena pemikiran jangka pendek dalam kepentingan politik praktis, maka itu akan menimbulkan pemilu yang justru tidak mencerdaskan bagi elite maupun rakyat.

"Tetapi justru terjadi pemutarbalikan sejarah yang itu mengganggu proses konsolidasi. Justru kebingungan rakyat apa ini makna dari undang-undang yang tidak mencerminkan proses perbaikan," ucap Arya.

Berdasarkan catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih, selain PKS, berubah pada 3 September. Partai Golkar, Partai Gerindra, PAN, PPP, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPRD. Begitu pula pemilihan bupati/wali kota. Hanya Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Golkar, PAN, PPP, Gerindra, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.