10 Syarat, Demokrat Ancam Cabut Dukungan Jika Ogah Dipenuhi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Fraksi Demokrat mengancam menarik dukungan terhadap usulan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal itu dilakukan bila Panja RUU Pilkada tidak mengakomodasi 10 catatan yang diberikan oleh Partai Demokrat.

Demikian diungkapkan anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny K Harman, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9/2014).

"Ada 10 persyaratan yang harus dipenuhi, 10 syarat itu adalah mutlak sifatnya," kata Benny.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, Demokrat telah melakukan pertimbangan panjang sebelum memutuskan pilkada langsung. Dengan 10 syarat yang ditawarkan Demokrat, ekses negatif pilkada langsung dapat dihindari.

"Posisi PD tidak akan mendukung pilkada langsung. 10 persyaratan itu mutlak sebab itulah yang akan menjamin pilkada langsung," katanya.

Syarat yang ditawarkan Demokrat diyakini mampu mencegah politik uang dan ekses negatif.

"Belum tahu, tapi posisi PD jelas tidak akan ada perubahan koalisi. PD menyerahkan sepenuhnya masalah ini pada proses-proses politik yang terjadi di parlemen," imbuhnya.

Berikut adalah 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat untuk mendukung pilkada langsung:

1. Uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati, dan calon wali kota.
2. Efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan.
3. Perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka.
4. Akuntabilitas penggunaan dana kampanye.
5. Larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.
6. Meminta agar fitnah dan kampanye hitam dilarang.
7. Larangan pelibatan aparat birokrasi.
8. Larangan pencopotan aparat birokrasi pasca-pilkada.
9. Perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada.
10. Pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.