11 Menteri yang Pantas Keluar Gerbong Kabinet Versi Voxpol Center

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Tensi perombakan Kabinet Kerja kembali menyeruak. Menarik untuk mencermati,hingar-bingar letupan kocok ulang kabinet dalam waktu dekat, sinyal sudah dipancarkan dari Istana, pesan berantai melarang menteri keluar kota sejak tanggal 25 hingga 29 Juli 2016.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago mengatakan, gema reshuffle harus tetap sesuai trayek, itikad reshuffle (perombakan) dalam rangka memperbaiki kinerja kementerian, bukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, jangan sampai publik mencium aroma tak sedap bagi-bagi kekuasaan sangat kental dalam reshuffle Jilid II kali ini.

"Pakem reshuffle adalah hak prerogatif presiden secara otonom, publik yakin bahwa Presiden Jokowi tidak akan bisa diintervensi oleh siapa pun, sebab presiden sentralitas jagat kekuasaan," kata Pangi melalui pesan singkatnya, Rabu (27/7/2016).

Presiden, kata Pangi berhak mencopot menteri yang dianggap tidak kompeten dan tidak layak, alokasi nilainilai sacara otoritatif ada di tangan presiden.

Reparasi total institusi kementerian dan dekontruksi kabinet sesuai keahliannya (the righ man on the right place).
Namun jangan sampai iklim reshuffle jilid II gagal memperbaiki kerja pemerintahan, ujungnya bisa menggerus legitimasi presiden (dis-trust).

"Reshuffle jilid II harus mampu membangkitkan animo dan menyegarkan kembali antusiasme publik terhadap pemerintahan Jokowi. Oleh karena itu, reshuffle Jilid II kali ini menjadi ajang pertaruhan presiden," tuturnya.

Menurut Pangi, menteri yang tidak mampu menyesuaikan dengan ritme kerja presiden, menteri yang tidak mampu menterjemahkan keinginan presiden, menteri yang tidak menjalankan nawacita.

Sementara presiden butuh percepatan di sejumlah sektor, ia kira layak untuk dicopot, rangkaian akumulasi stadium kekecewaan presiden.

Melihat bentangan emperis sebelumnya, sudah selayaknya presiden melakukan kocok ulang (menteri), demi memompa kerja pemerintahan, bilamana memang hendak lebih baik lagi ke depannya.

"Silang sengkarut menteri, kisruh dan polemik antar menteri pasca reshuffle jilid II, diharapkan selesai," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Pangi, reshuffle kali ini, harus penuh ke-hati-hatian (deleberatif), memastikan yang terkirim pembantu presiden yang terbaik, punya kapasitas, rekam jejak yang mumpuni, berintegritas dan akuntabel.

Ujungnya mampu mengurai problem fundamental bangunan sturuktur dan kultural di kementerian tersebut, bukan sebaliknya menteri yang masih belajar.

Beranjak dari logika tersebut, kalau ternyata reshuffle jilid II tidak mampu menyelesaikan masalah mendasar, secara tidak langsung, publik akan mulai bertanya, pertanyaan itu bukan mustahil mengarah ke presiden sendiri, jangan-jangan presiden yang lemah strong leadership-nya? Bukan menterinya yang bermasalah.

"Jadi, ini adalah pertaruhan kewibawaan presiden (dignity), jangan sampai presiden tertuduh tidak piawai dan mahir sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," ujarnya.

Menurut Pangi, ini nama-nama menteri prioritas untuk direshuffle (rombak), menjadi justifikasi logis agar presiden segera kocok ulang pembantunya.

1. Menteri Negara (Meneg) BUMN Rini Soemarno
Selama ini tidak nampak terobosannya dalam menyehatkan BUMN, kebijakan Rini dinilai tidak nasionalis.