Ikrar Nusa Bhakti : "Sekarang Saatnya Ganti Menteri yang Tidak Cakap Bekerja"

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya memutuskan untuk merombak posisi menteri atau reshuffle di jajaran Kabinet Kerja. Sebanyak sembilan nama baru akan mengisi pos menteri dalam Kabinet Kerja.

Pelantikan mereka digelar di Istana Negara hari ini, Rabu (27/7/2016) pukul 14.00 WIB di Istana Negara. Dengan komposis kabinet baru itu pula, Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet paripurna pada pukul 15.00.

Keputusan merombak sejumlah posisi pembantu Presiden bukan tanpa sebab. Utamanya, Presiden ingin percepatan pembangunan ekonomi nasional. Berulang kali Jokowi mengatakan, dia terus mengevaluasi kinerja para pembantunya.

Bahkan di beberapa momen pidato, Jokowi menegaskan, tidak segan mencopot seseorang dari jabatannya jika dianggap tidak melaksanakan program percepatan dengan baik.

Catatan Kompas.com, sejumlah menteri pernah kena tegur Presiden di depan publik. Mereka antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursyidan Baldan yang ditegur lantaran masih ada keluhan dari masyarakat akan lambatnya mengurus sertifikat.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman juga tidak luput dari teguran Presiden atas persoalan anggaran kementerian itu yang dinilai tidak fokus pada program tertentu.

Selain itu, Presiden pernah menegur Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli dan Menteri ESDM Sudirman Said lantaran keduanya saling melempar pernyataan di media terkait pengelolaan kilang gas Blok Masela.

Di belakang publik, Presiden juga dikabarkan sempat menegur Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Marwan Djafar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Marwan ditegur lantaran informasi adanya perekrutan pendamping dana desa yang dianggap tidak sesuai dengan kualifikasi. Sementara Yuddy ditegur lantaran tidak menjalankan semangat Presiden dalam hal pemerintahan yang bersih dari katebelece.

Nyatanya, Yuddy, Sudirman dan Marwan betul-betul dicopot dari jabatannya.

Reshuffle juga dilakukan lantaran dua partai politik menyatakan diri mendukung pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golongan Karya (Golkar). Kedua partai politik itu dikabarkan sudah menyodorkan sejumlah nama kader terbaiknya untuk mendapat jabatan menteri tertentu.

Menteri 'ngaco' wajib diganti

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti menilai, sekarang memang saatnya mengganti menteri yang tidak cakap bekerja. Faktor loyalitas menteri kepada Presiden tidak dapat menjadi acuan untuk mempertahankan menteri tersebut.

"Buat apa pertahankan orang loyal tapi bodoh, ngaco. Keloyalan tidak cukup. Jangan katanya loyal, kemudian dipertahankan," ujar Ikrar saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sosok menteri yang pintar saja pun tidak cukup untuk dipertahankan.