Letjen Kiki Syahnakri: Purnawirawan AD Akan Bawa Konsep Kemakmuran Versi IRI ke Pemerintah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BATAM - Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, menegaskan dukungan pihaknya terhadap konsep tata kelola baru sumber ekonomi dan energi di Indonesia versi Indonesia Raya Incorporated (IRI). Dia menyatakan, jika sudah siap, PPAD akan membawa konsep kemakmuran versi IRI kepada pemerintah.

Berbicara sebagai keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) di hadapan 14 profesor dan doktor dari 14 perguruan tinggi di Indonesia di Batam, Senin (23/1/2017), Kiki mengatakan, IRI merupakan terobosan atas perwujudan nilai dalam sila kelima Pancasila yang menggaungkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat secara merata di wilayah Indonesia.

Bertemakan, "Indonesia Raya Incorporated, Energi sebagai Alat Strategis Pemersatu Bangsa", FGD di Batam antara lain dihadiri Prof Dr Ir Darsono MSi (Universitas Negeri Sebelas Maret), Dr Syamsudin (Universitas Muhammadiyah), Prof Mudrajad Kuncoro, PhD (Universitas Gadjah Mada), Prof Dr Munawar Ismail DEA (Universitas Brawijaya), Prof Dr Tulus Tambunan (Universitas Trisakti).

Juga hadir Sari Wahyuni PhD (Universitas Indonesia), Winata Wira SE MEc (Universitas Maritim Raja Ali Haji); Dr Ir Bernaulus Saragih MSc (Universitas Mulawarman), Dr Y Tri Susilo MSi (Universitas Atma Jaya Yogyakarta), Dr Agus Trihatmoko (Universitas Surakarta), Prof Dr Werry Darta Taifur SE Ma (Universitas Andalas), Prof Dr Syafir Akhlus MSc (Universitas Maritim Raja Ali Haji), dan perwakilan Persatuan Purnawiran Angkatan Darat (PPAD).

Indonesia, demikian Kiki Syahnakri menjelaskan, kini berhadapan dengan kepungan dua kekuatan besar negara adidaya, Amerika Serikat dan China.

"IRI saya yakin mampu menjadi sebuah breakthrough untuk mewujudkan pemerataan kemakmuran di seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, saat ini Indonesia dihadapkan pada ancaman asing yang masuk secara soft power," kata Kiki Syahnakri.

Mantan Wa KSAD itu menjelaskan, penetrasi hegomoni dua kekuatan dunia itu masuk secara halus melalui instrumen sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

"Kalau dulu, penguasaan sebuah negara menggunakan hard power, kekuatan militer. kini mereka masuk dengan kulo nuwun, cara halus," katanya.

Kiki juga menyiratkan, perang tanpa wujud (proxy war) itu bertujuan agar Indonesia terus berada dalam instabilitas.

Ia meyakini ada desain besar atas terjadinya konflik horizontal yang terjadi belakangan dalam masyarakat. Ia khawatir, situasi ini akan berujung pada perpecahan dan disintegritas jika dibiarkan.

"Ada indikasi by design yang bertujuan agar Indonesia tak menjadi besar dan terus tidak stabil. Situasi seperti ini jadi ancaman nyata yang ditandai melunturnya nilai Pancasila serta menipisnya toleransi," papar Kiki.

Tujuan akhir dari proxy war tersebut, lanjut Kiki, adalah penguasaan sumber daya dan energi yang ada di Indonesia. Satu di antara cara yang digunakan adalah melalui jalur politik.

"Konon katanya, sudah ada lebih dari 100 UU yang lahir sebagai turunan dari amendemen UUD 1945 yang terpengaruh kepentingan asing," tuturnya.

Tapi, Kiki mengisyaratkan sebuah optimisme, serangan asing tersebut bisa ditangkal apabila kemakmuran terjadi secara merata di Indonesia. Oleh karena itu, konsep kemakmuran versi IRI ini jika sudah siap akan dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan (stake holder) terutama pemerintah.

Dengan demikian, dijelaskan lebih lanjut, bisa jadi konsep dasar bagaimana sumber ekonomi dan energi dapat tersalurkan secara merata dalam skema wawasan nusantara. Jika kemakmuran terjadi secara merata, maka tiap wilayah di Indonesia akan terikat bukan hanya kesatuan teritorial, tetapi juga sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

IRI  atau Indonesia Raya Incorporated diinisiasi AM Putut Prabantoro, Ketua Pelaksana Gerakan Ekayastra Unmada-Semangat Satu Bangsa (dari wartawan, oleh wartawan, untuk Indonesia).

Menurut Putut Prabantoro, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia diusulkan dengan menerapkan konsep perekonomian IRI. Dalam IRI, konsep dasar ekonomi mesyaratkan adanya perkawinan antara BUMN dan BUMD di sebuah sumber ekonomi dengan melibatkan penyertaan modal dari BUMD Provinsi dan BUMD Kabupaten seluruh Indonesia.

Konsep ekonomi bertumbuh dari daerah dan bukan dari pusat. Oleh karena itu, BUMN akan bertindak sebagai lokomotif perekonomian dan akan menarik gerbong-gerbong perekonomian dari daerah. BUMN-BUMN yang sehat dan kuat akan menjadi lokomotif perekonomian bagi BUMD.