Berita Video Tribun Lampung

(VIDEO) Menteri PUPR Sebut Tol Lampung Bisa Dioperasikan 2017, Adeham: Kami Tak Bisa Jamin

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pembebasan Lahan I Jalan Tol Lampung, Adeham mengatakan, hal itu tergantung kondisi di lapangan.

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut, sejumlah ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), terutama Jalan Tol Lampung ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, dapat dioperasikan mulai 2017.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pembebasan Lahan I Jalan Tol Lampung, Adeham mengatakan, hal itu tergantung kondisi di lapangan.

Menurut Adeham, pernyataan Basuki tersebut bisa saja terwujud.

Dengan catatan, hambatan terkait pembebasan lahan bisa teratasi secara tepat dan cepat.

"Boleh-boleh saja (pernyataan Menteri PUPR). Itu kan namanya program. Untuk kesuksesan pembangunan tol itu, ada empat komponen yang penting. Pertama, peran dari PUPR. Kedua, peran dari pemerintah, yakni pembebasan lahan, dan ketiga, peran BPN yang melakukan pengukuran, dan keempat, tim appraisal-nya (tim penaksir harga). Karena appraisal yang menentukan harga,” kata Adeham, saat diwawancarai usai pengukuhannya sebagai Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Lampung di ruang Wakil Gubernur Lampung, Selasa (24/1/2017).

Namun demikian, lanjut Adeham, permasalahan di lapangan lebih pelik.

Karena, kata Adeham, konflik dengan masyarakat pasti ada.

Ketidaksesuaian penetapan harga, lanjut Adeham, pasti terjadi dalam pembebasan lahan.

“Kadang masyarakat dan BPN saat mengukur dan seterusnya 14 hari, kemudian diumumkan, masyarakat tidak terima, misalnya. Akhirnya, diukur ulang. Ditaksir ulang. Makanya, kami minta kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan, harus datang ketika dilakukan pengukuran,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Tulangbawang Barat tersebut.

Mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung tersebut tidak bisa menjamin tol Lampung, dengan panjang sekitar 140 kilometer (km), mulai dari Bakauheni hingga Terbanggi Besar, bisa selesai keseluruhan pada 2017.

"Jadi silakan saja, itu program dari mereka (Menteri PUPR). Tetapi kami di sini (Lampung), tidak bisa menjamin," tegas Adeham.

Penulis: Noval Andriansyah
Editor: Ridwan Hardiansyah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved