PAC 15 Kabupaten Kota Tolak Sudin Jadi Ketua DPD PDI-P Lampung

Laporan Reporter Tribun Lampung, Beni Yulianto

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Perwakilan pengurus anak cabang (PAC) dari 15 kabupaten/kota di Lampung mendatangi kantor DPD PDI-P Lampung di Jalan Soekarno Hatta, Tanjungsenang. Mereka menyatakan penolakan terhadap keputusan DPP yang menjadi Sudin sebagai ketua DPD definitif.

Koordinator Arus Bawah Kader PDIP Yohanes Joko Purwanto mengharapkan penetapan Ketua DPD harus sesuai dengan aturan. "Kalau PDIP mau berkembang maka harus menolak Sudin, tetapi jika masih diteruskan kami akan melepaskan kartu keanggotaan," ancamnya.

Ia menilai, PDIP sudah tidak demokratis lagi karena tidak mendengarkan aspirasi dari kader PAC. "Karena PDIP sudah tidak taat aturan, tidan mendengarkan pendapat dari arus bawah, jadi untuk apa kami masih menyimpan kartu keanggotaannya," tandasnya.

Mereka ditemui oleh wakil ketua bidang Bapilu DPD PDI-P Lampung Buyung Suhardi. “Tadi perwakilan dari PAC setiap se provinsi Lampung mereka menolak keputusan DPP, yang memutuskan bahwa ketua DPD Sudin. Karena melanggar aturan partai, yang layak dan pas termasuk dalam aturan 027, itu Mukhlis atau Bambang Suryadi. Jadi semuanya menolak jika DPP tidak mendengar aspirasi mereka akan hadir memerahkan ke kantor DPD, langsung ke DPP,” kata Buyung.

Menurut dia, mereka langsung mengirimkan melalui fax pernyataan dari perwakilan PAC di 15 kabupaten/kota tersebut ke DPP PDI-P “SK-nya kita belum terima, tetapi ini kan baru rapat hasil pleno DPP kemarin. Jumlah massa sekitar 100 pengurus PAC dari setiap kabupaten/kota. Mereka menyampaikan surat sikap ditandatangani dan langsung kami email kan ke DPP,” pungkasnya.

Terpisah, Dedi Afrizal juga membenarkan ia diputuskan menjadi bendahara dalam rapat sosialisasi di DPP tersebut. "Ya, saya dengan kabarnya begitu (jadi bendahara). Tapi hingga sekarang saya belum terima suratnya," singkat Dedi. (ben)