Eksekusi PT KAI Jangan Membabi Buta, Perhatikan Nasib Tempat Tinggal Korban

Oleh karena itu, dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), maka eksekusi yang dilakukan PT KAI terhadap rumah aset di Kelurahan Pasir Gintung

Laporan Reporter Tribun Lampung Yoga Noldy Perdana

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, setiap warga negara berhak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia (HAM), maka eksekusi yang dilakukan PT KAI terhadap rumah aset di Kelurahan Pasir Gintung Bandar Lampung harus tetap menawarkan win- win solution.

Baca: Pria Ini Nekat Bugil Demi Hadang Petugas PT KAI Ambil Rumahnya

Pengamat Hukum Yusdianto mengatakan, Kalau PT KAI menganggap bahwa lahan tersebut merupakan bagian aset yang tidak dapat ditinggalkan, persoalannya bisa dilihat di dalam Undang-Undang Agraria No 5 tahun 1960 ditambah lagi ada program presiden mengenai sertifikasi tanah untuk rakyat.

"Kalau saya melihat bahwa korban merupakan pensiunan pegawai PT KAI dan menempati rumah tersebut selama puluhan tahun. Jika dilihat dari konteks UU Agraria maka seharusnya tanah tersebut disertifikasi hak milik atau paling tidak apabila aset tetap diambil maka si penghuni diberikan tempat tinggal atau direlokasi," kata Yusdianto.

Baca: Barang Milik Orangtuanya Ditelantarkan, Oktha Mencak-mencak di Kantor PT KAI

PT KAI jangan membabi buta melakukan eksekusi, namun tetap memperhatikan nasib tempat tinggal korban karena itu juga merupakan kewajiban dari PT KAI. Harus ada upaya dalam mencari win-win solution yang bisa menguntungkan kedua belah pihak.(yga)

Penulis: Yoga Noldy Perdana
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved