Di Negara Ada 'Menteri WhatsApp'

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID – Presiden Zimbabwe Robert Mugabe baru saja membentuk Kementrian Keamanan Siber, Deteksi Ancaman dan Mitigasi.

Tokoh yang diamanahkan untuk memimpin departemen baru ini, yakni mantan Menteri Keuangan, Patrick Chinamasa.

Di awal pemerintahannya, Chinamasa membuat regulasi kontroversial bagi para pengguna platform Whatsapp.

Seperti diberitakan KompasTekno yang dikutip Tribunlampung.co.id, melalui edaran pers tertanggal 10 Oktober 2017, Chinamasa mewajibkan seluruh administrator grup WhatsApp untuk melakukan pendaftaran.

Bagi grup yang tidak mendaftar, maka akan mendapat ancaman kriminalisasi.

Uniknya, banyak respons terhadap kebijakan ini, terutama dari para netizen di Zimbabwe.

Seperti halnya di Indonesia, banyak guyonan meme karya netizen Zimbabwe yang menyindir kebijakan tersebut, salah satunya dengan memberi gelar ‘Menteri WhatsApp’ kepada Chinamasa.

Baca: Pria Ini Sudah Jagal 70 Orang, Pelariannya Bikin Syok

Gelar menteri WhatsApp diberikan netizen Zimbabwe kepada Chinamasa akibat kebijakan tersebut, seolah dialah orang yang berhak mengatur pengguna WhatsApp di negara itu.

Pemerintah Zimbabwe beralasan bahwa kebijakan tentang Whatsapp ini dilakukan karena kekerasan di media sosial, termasuk perundungan, meningkat.

Namun para pengamat memandang keputusan ini hanya untuk meredakan kritik dari warga Zimbabwe yang menggunakan media sosial untuk mengkritik ketidakstabilan ekonomi di negara republik tersebut.

Beberapa waktu lalu, tersebar gambar antrean panjang di salah satu supermarket Zimbabwe akibat stok beberapa barang habis, bersamaan dengan habisnya stok bahan bakar di beberapa stasiun pengisian bahan bakar bulan lalu.

Foto tersebut menyebabkan kepanikan di Zimbabwe. Atas kejadian itu, pemerintah Zimbabwe menyalahkan media sosial karena telah meyebarkan kepanikan.

"Sosial media telah membuat kepanikan, menciptakan seolah ketidakstabilan ekonomi", ujar juru bicara kepresidenan George Charamba.

Chinamasa pun menganggap bahwa ancaman media sosial adalah ancaman keamanan negara.