Setelah Ketua BEM UI, Giliran Fahri Hamzah Keluarkan Kartu Merah ke Presiden Jokowi

Berdasarkan data Kemenkes, terdapat 646 anak terkena wabah campak dan 144 anak menderita gizi buruk di Asmat. Selain itu ditemukan pula 25 anak suspect campak serta empat anak yang terkena campak dan gizi buruk.

BEM UI mempertanyakan kenapa gizi buruk masih terus terjadi meski Papua memiliki dana otonomi khusus yang besar.

Pada 2017, dana otsus untuk Papua mencapai Rp 11,67 triliun, yaitu Rp 8,2 triliun untuk Provinsi Papua dan Rp 3,47 triliun untuk Provinsi Papua Barat.

"Kondisi gizi buruk tersebut tidak sebanding dengan dana otonomi khusus yang pemerintah alokasikan untuk Papua," kata dia.

BEM UI juga menyoroti langkah pemerintah mengusulkan asisten Operasi Kapolri Irjen Mochamad Iriawan sebagai penjabat gubernur Jabar dan Kadiv Propam Polri Irjen Martuani Sormin sebagai penjabat gubernur Sumut.

Langkah ini dinilai memunculkan dwifungsi Polri/TNI.

"Hal tersebut dikhawatirkan dapat mencederai netralitas Polri/TNI," kata Zaadit.

Baca: Perselingkuhan Anggota DPRD Cantik Ini Terbongkar Gara-gara Temuan Kunci Kamar Hotel

Lalu pada isu terakhir, BEM UI juga menyoroti adanya draf peraturan baru organisasi mahasiswa (ormawa). Aturan baru itu dinilai mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa.

Seolah tak mau kalah dengan mahasiswa, kini giliran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengacungkan kartu merah  di acara Musyawarah Kerja Nasional Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA-KAMMI).

Mulanya, ia memberi kata sambutan sebagai Presiden KA-KAMMI.

Pidato yang dia sampaikan berkenaan dengan arah baru Indonesia sesuai tema Mukernas.

Fahri mengatakan, perlu ada diskusi bersama tokoh bangsa terkait arah baru Indonesia.

"Kita kumpulkan kembali jiwa Indonesia yang harus jaga marwah reformasi. Kata Bung Karno, revolusi tidak pernah berhenti. Maka perlu anak muda yang menjaga bara api revolusi Indonesia," ujar Fahri di acara Mukernas KA-KAMMI di Jakarta, Sabtu (3/2/2018).

Fahri menilai, pemerintah era Presiden Joko Widodo sudah salah arah.