Didukung KPK,  Banang DPRD Kota Pede Temui Kemendagri Bahas DBH

Hasil konsultasi kita dengan pimpinan DPRD, kami sepakat akan menemui Kemendagri, agar masalah DBH pemkot yang ditahan pemrov selesai.

Didukung KPK,  Banang DPRD Kota Pede Temui Kemendagri Bahas DBH
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/ROMI RINANDO
Barlian Mansyur 

Laporan Wartawan Tribun Lampung : Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDARLAMPUNG -  Belum dikucurkannya dana bagi hasil (DBH) milik Pemkot Bandar Lampung oleh pemerintah Provinsi Lampung membuat Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung akan ngeluruk ke Kementerian Dalam Negeri, Senin (16/4/2018).

“Hasil konsultasi kita dengan pimpinan DPRD, kami  sepakat akan menemui Kemendagri, agar masalah  DBH pemkot yang ditahan pemrov  selesai. Apalagi  DBH mendapat perhatian serius  KPK, saat KPK datang ke DPRD Kota. Jadi langkah pemkot  menagih hak sudah tepat,” kata juru Bicara Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung Barlian Mansyur, via ponsel Minggu (15/4/2018).

Baca: Daftar Artis Paling Tajir di Indonesia, Ada yang Sering Pamer tapi Hartanya Diragukan

Baca: Makan di Restoran Mewah, Raffi Ahmad Malah Tampilkan Syahnaz Sadiqah dengan Tompelnya

Barlian menjelaskan, upaya Banang DPRD  Kota Bandar Lampung menemui Kemendagri untuk konsultasi dan mendesak Mendagri turun tangan menyelesaikan polemik DBH milik pemkot sejak tahun 2016-2018. Jumlah DBH  sekitar Rp 151 miliar yang tidak kunjung tersalurkan.

“Kita minta Mendagri langsung  turun tangan. Karena kami  sudah melakukan berbagai upaya. Terakhir  surat dari  kementerian  sudah turun, tapi belum ada respon. Ini menyangkut hak, warga Bandar Lampung. Apalagi dari 15 kabupaten/kota hanya Bandar Lampung yang tidak dibayarkan,” tegas Barlian

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, upaya pihaknya menemui Mendagri tidak ada urusan politik, karena  DBH  hak masyrakat Bandar Lampung. Apalagi saat ini banyak kewajiban pemkto yang belum bisa dipenuhi mulai dari insentif RT, guru ngaji,  dana billing dan kewajiban lainnya.

“Kemarin  sudah lihat kepala satgas KPK  pak Coki (Adlinsyah Malik Nasution) datang  ke DPRD dia bilang, DBH itu hak. Apa yang menyangkut hak harus ditunaikan, begitupula dengan kewajiban. Intinya kami meminta hak. Apalagi DBH itu itu juga masuk di APBD, “ pungkas politisi yang sudah tiga periode duduk di DPRD Kota.  

Penulis: Romi Rinando
Editor: soni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved