Bahas Polemik DBH, Ini Hasil Pertemuan DPRD dan Mendagri

Itulah hasil pertemuan Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung dan Kemendagri di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Bahas Polemik DBH, Ini Hasil Pertemuan DPRD dan Mendagri
Istimewa
Banang DPRD Bandar Lampung menemui Kemendagri untuk membahas dana bagi hasil di Jakarta, Selasa, 17 April 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Polemik dana bagi hasil milik Pemerintah Kota Bandar Lampung mendapat perhatian khusus dari Kementerian Dalam Negeri.

Untuk itu, sebuah tim disiapkan Kemendagri untuk mengetahui lebih jauh permasalahan apa yang membuat dana sebesar Rp 150 miliar tersebut tak kunjung dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Itulah hasil pertemuan Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung dan Kemendagri di Jakarta, Selasa, 17 April 2018.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi dan beberapa anggota Banang diterima oleh Kasubdit Fasilitasi Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Kemendagri Hendriwansyah.  

Baca: Hasil SNMPTN Sudah Bisa Dicek Pukul 17.00 WIB, Ini Link-nya

“Intinya, pertemuan DPRD dengan Kemendagri soal DBH clear. Kemendagri akan turunkan tim ke Lampung. Mereka akan mengawal dan memonitor proses pembayaraan DBH dari pemprov ke pemkot sesuai surat Kemendagri,” ujar Nu’man Abdi, anggota Banang DPRD Bandar Lampung.

Tim tersebut, terus Nu’man, juga akan menemui Pjs Gubernur Lampung Didik Suprayitno. Tujuannya menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/1482/Keuda 23 Maret 2018 Kementerian Dalam Negeri.  

Berdasarkan surat tersebut, Kemendagri memerintahkan Pjs Gubernur Lampung untuk memerintahkan Pemprov Lampung mencarikan DBH PKB, PBB-KB dan BBN-KB milik pemkot.  

Baca: Ogah Transparan, Facebook Terancam Dibekukan

Surat yang ditandatangani Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Indra Baskoro itu berisi lima poin yang memuat peraturan mengenai DBH. Di antaranya, ketentuan pasal 94 ayat 1 UU RI No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Dalam pasal tersebut dinyatakan, hasil penerimaan pajak provinsi  sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah yang bersangkutan.

Baca: Tagih DBH Rp 151 Miliar, Banang Pede Temui Kemendagri karena Didukung KPK

Dalam surat tersebut, juga dinyatakan Pemprov Lampung masih  memiliki kewajiban kepada pemkot berupa penyaluran dana bagi hasil  tahun 2016 untuk triwulan III dan IV. Sedangkan tahun 2017, DBH yang belum dibayarkan yakni triwulan I sampai IV. (*)

Penulis: Romi Rinando
Editor: Daniel Tri Hardanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved