Atasi Stunting, DPRD Minta Pemprov Revitalisasi Posyandu

DPRD, lanjut Tulus, pun pernah mengalokasikan anggaran untuk revitalisasi 5.000 posyandu di Lampung.

Hanya saja, ia mengakui, pengalokasian anggaran tersebut belum sesuai harapan.

“Anggaran habis lebih ke teknis, misalnya untuk mencetak spanduk, pamflet, dan sebagainya. Padahal seharusnya, itu untuk proses pendidikan dari tenaga kesehatan ke masyarakat, khususnya ibu-ibu. Seharusnya lebih ke sosialisasi tentang bagaimana kesehatan balita, penanganan seperti apa kalau ada masalah, dan sebagainya,” papar Tulus.

Penanganan kasus stunting yang disebabkan persoalan gizi, Tulus menuturkan, pun tidak mesti hanya bergantung pada ketersediaan tenaga ahli gizi.

Apabila kondisi tenaga ahli gizi belum mencukupi dan tersebar merata, hal itu bisa disiasati dengan tenaga kesehatan umum yang ada.

Baca: Ibu Kaget Anak Divonis Stunting, Meningkat dalam Tiga Tahun Terakhir di Lampung

“Paling tidak, menjangkau dulu ke seluruh pelosok. Sehingga, penimbangan berat dan pengukuran tinggi badan anak itu bisa diketahui lebih dini, apakah si anak ini kekurangan gizi atau tidak. Baru kemudian, bisa dilaporkan secara berkala ke tenaga ahli gizi yang tersentral di satu tempat. Jadi, tidak terlambat intervensinya,” jelas Tulus.