Terungkap, Ternyata Provider Ini Bayar Rp 17 Juta Agar Bisa Bangun BTS di Menara Masjid

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Warga Perumahan Bukit Sukabumi Indah, Sukabumi, Bandar Lampung tetap bersikeras menolak pembangunan tower base transceiver station (BTS) salah satu provider di menara Masjid Hidayah Sukabumi.

Penolakan disampaikan sejumlah warga dalam rapat gabungan bersama DPRD, pihak provider, dan Pemerintah Kota Bandar Lampung di ruang lobby DPRD, Kamis (31/5/2018).

Menariknya, dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPRD Kota Nu'man Abdi, terungkap aliran dana pihak provider kepada masyarakat yang mencapai Rp 17 juta.

Baca: Viral! Surat Kelulusan Siswa MTs di Lampung Timur Ini Bikin Salah Fokus

Baca: Dipesan dan Dikendalikan Napi, Polda Sita 1.500 Pil Ekstasi dari Jaringan Narkoba Antar Provinsi

Baca: Tahun Ini Biaya Kuliah UIN Raden Intan Naik Rp 950 Ribu per Semester, Ini Rinciannya

Permasalahan ini bermula ketika pada April lalu ada musyawarah untuk pembangunan menara masjid.

Setelah adanya kesepakatan, pembangunan pun dimulai menggunakan kas masjid sebesar Rp 164 juta.

Namun ketika proses pembangunan sudah mencapai 80 persen, justru yang terlihat adalah menara BTS.

Masyarakat pun protes sebab pendirian tower ini di tengah pemukiman warga dan memakai fasilitas umum.

Erma, salah satu warga mengatakan, awalnya tidak mengetahui rencana pembangunan tower BTS tersebut.

Menurutnya warga seperti dipaksa, tanpa persetujuan tahu-tahu warga diberi uang dan blangko kosong untuk ditandatangani.

"Kami intinya tidak mau tower Indosat itu berdiri. Tidak aman dan nyaman. Kami tidak pernah diajak berunding dan terkesan dipaksa. Katanya sudah persetujuan, saya waktu itu tiba-tiba dikasih duit sama ketua RT, (lalu disodori) kertas kosong dan (diminta) tanda tangan," kata dia.

Agung, warga lainnya mengatakan, warga tidak pernah dilibatkan karena rapat saat itu hanya diikuti pengurus masjid.

Menurut Agung, warga saat itu hanya diberi blangko kosong untuk tanda tangan dan uang Rp 300 ribu dengan alasan ada donator yang akan membangunkan menara.

"Kami tidak tahu kalau itu mau dibangun BTS. Katanya mau untuk menara masjid, kami diminta tanda tangan dikasih uang Rp 300 ribu," jelasnya.

Pengurus Masjid Hidayah, Toni Rahman mengatakan, awal terjadinya pembangunan BTS di menara masjid karena pembangunan masjid saat itu tersendat.

Baca: Ibu-ibu Serbu Daging dan Telur Murah di Pasar Pasir Gintung, 7 Juni Bakal Ada Lagi Lho

Pengurus pun ditawari bantuan dari provider yang ingin membantu pembangunan.

"Saat itu kami dapat tawaran pihak provider untuk pembangunan masjid yang sudah dua tahun mangkrak. Awalnya provider bantu kasih Rp 17 juta. Uang itu Rp 15 juta untuk warga, sisanya Rp 2 juta untuk RT dan RW, tapi kami tidak tahu kenapa warga di RT 02 menolak," jelasnya.

Perwakilan PT Persada Sokka selaku pengembang BTS, Didi membenarkan adanya pemberian uang sebesar Rp 17 juta kepada warga Sukabumi.

Namun, Didi menolak jika uang tersebut dikatakan sebagai uang kompensasi.

"Itu bukan uang kompensasi ya," katanya.

Didi pun mengaku tidak khawatir atas penolakan warga.

Ia mengatakan, pihaknya sudah mendapat persetujuan dan tanda tangan warga, termasuk juga adanya pemberian bantuan uang dari perusahaan kepada warga.

"Sebenarnya kami tidak pernah membohongi warga, kami ada bukti persetujuan warga. Warga sudah setuju, ini ada bukti tanda tangan mereka, tidak ada itu blangko kosong. Jadi warga itu semua sudah setuju," tegas pria berkacamata tersebut.

Baca: Tujuh Foto Ini Membuktikan Bahwa Kate Middleton Adalah Reinkarnasi Putri Diana

Mediasi Lanjutan

Camat Sukabumi Yustam yang hadir bersama Lurah Nurman dalam rapat dengar pendapat tersebut, mengharapkan ada mediasi dan solusi terkait masalah berdirinya BTS di menara Masjid Hidayah Sukabumi.

Senada diungkapkan Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandar Lampung Nu'man Abdi. Ia menginginkan ada solusi terbaik dari permasalahan tower di Masjid Hidayah.

"Kami minta ada mediasi, ada titik temu jangan sampai ada pihak yang dirugikan," kata politisi PDIP ini.

Menurut Nu'man, pihaknya akan kembali mengagendakan pertemuan lanjutan melibatkan seluruh pihak.

Dalam pertemuan nanti, Nu'man berharap provider dan warga harus ada kesepahaman.

Baca: (Foto) Inilah Tren Fashion Aneh yang Bikin Orang Gagal Paham Setelah Melihatnya

Sementara anggota Komisi 1 DPRD Bandar Lampung Budi Kurniawan menegaskan, jika warga tidak setuju atas keberadaan tower tersebut sebaiknya pembangunan dihentikan.

"Kalau warga tidak setuju sebaiknya tidak dilanjutkan saja, daripada dipaksakan dan akan menimbulkan polemik," kata Budi.(*)