Massa Pro Kontra Dugaan Politik Uang  Pilgub Lampung Unjuk Rasa di KPK dan Bawaslu  

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando 

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - Aksi protes terhadap dugaan politik uang yang  dilakukan paslon noomr 3 Arinal Djunaidi –Chusnunia Chalim  terus berlangsung. Namun kali ini massa yang tergabung Koalisi Rakyat Lampung Untuk Pemilu Bersih (KRLUPB) melakukan aksi di Jakarta, dengan mendatangi kantor  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Bawaslu RI Senin (2/7) 

Ratusan masssa tersebut  meminta  KPK  mengusut tuntas dana kampanye yang digunakan  pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia  dalam Pilgub Lampung 2018, dan mendiskualifikasi paslon nomor 3 karena telah melakukan politik uang

Baca: Dalam Silatnas NU, Pemprov Ajak Nahdliyin Ikut Wujudkan Masyarakat Berkualitas dan Berdaya Saing

Baca: Pemkab Pringsewu Lirik Ekspor Domba ke Malaysia

Rifki Indrawan, Juru bicara  KRLUPB  mengatakan, aksi mereka dilakukan mulai dari Patung Kuda Monas  menuju Kantor Bawaslu RI dan KPK.  Massa  menuntut agar pasangan calon Arinal-Chusnunia untuk didiskualifikasi.

“Kami ke Bawaslu dan KPK datang menuntut  bawaslu RI  menyelamatkan demokrasi di Lampung, yang dinilai darurat politik uang,” kata Rifki Indrawan, Senin (2/7/2018).

Ia mendesak  Bawaslu RI  mendiskualifikasi paslon Arinal-Nunik karena diduga  melakukan politik uang berdasarkan  temuan sejumlah tim dan laporan yang disampaikan ke Panwas dan Bawaslu Lampung dimana dalam pilgub kemarin banyak  amplop. 

Dalam aksi tersebut mereka juga  meminta KPK  mengusut dugaan keterlibatan  salah satu perusahaan gula terbesar di Asia Tenggara  PT. Sugar Group Companies dengan paslon nomor tiga dalam Pilgub Lampung 2018.

“Kami juga dalam aksi  mendesak KPK untuk mengusut  dugaan keterlibatan SGC  yang membiayai paslon nomor 3. Mengingat jumlah pengeluaran uang saat kampanye tidak rasional, dengan kampanye-kampanye mereka yang bertabur artis nasional bertabur hadiah,” tukasnya.

Selain KRLUPB  yang mengelar aksi di Jakata, di Tugu Adipura Posko Demokrasi pimpinan Rismayanti Borthon menggelar ritual mandi  air kembang Senin (3/7). Ritual ini dilakukan sebagai simbol simbol pembersihan diri dari segala dosa politik selama pesta demokrasi berlangsung.

"Pesta demokrasi Pilgub Lampung kemari kita merasakan amplop milik cukong politik bertebaran, merusak tatanan budaya Lampung, Piil Pesenggiri. Sehingga kita menggelar ritual mandi kembang  bentuk penyelamatan demokrasi Lampung dari politik uang," kata Rismayanti Borthon koordinator aksi.

Selain ritual mandi kembang  posko tersebut juga menggelar  pemotongan tumpeng, layaknya ritual ruwatan yang diartikan  sebagai simbol kekayaan Bumi Lampung yang semestinya dinikmati dan dibagi kepada  rakyat Lampung dan bukan korporasi.

“Kami melakukan ritual bukan hanya mandi kembang, potong tumpeng, tapi juga  pembakaran kemenyan, sebagai simbol untuk mengusir roh jahat.  Yang bisa membawa Bumi Lampung pada kehancuran. Cukong money politik harus diusir dari Lampung," katanya.

Sementara di Kantor Bawaslu Lampung di hari yang sama juga  didatangi sekolompok massa yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Peduli Lampung (BRPL). Namun tuntutan massa BRPL ini tidak sama dengan massa dari KRLUPB dan Posko Demokrasi.

Pasalnya  massa yang dipimpin Ica Novita ini datang ke Bawaslu untuk menyampaikan rasa syukur karena  pemilihan Gubernur Lampung tahun ini berjalan dengan aman, damai tidak ada gesekan yang menimulkan perpecahan di masyrakat.

Ica Novita  mengatakan pilgub Lampung yang baru saja usai  diharapkan bisa berjalan lancar dan tertib sehingga situasi  kembali seperti biasa dan tidak mengganggu aktivitas masyakarat Lampung. Sebab yang diinginkan masyarakat adalah situasi damai dan harmonis.