DPRD Bandar Lampung Ungkap Indikasi Pemalsuan SK Pengangkatan Pejabat Plt

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID - MENYIKAPI rotasi pejabat oleh M Yusuf Kohar saat menjadi plt wali kota, pimpinan DPRD Bandar Lampung pun menggelar rapat di ruang lobi DPRD, Selasa (3/7).

Rapat itu menghadirkan Asisten I Sekretariat Kota Sukarma Wijaya, Asisten II Pola Pardede, dan sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah.

Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi menjelaskan, rapat pimpinan DPRD bersama perwakilan pemkot itu menghasilkan beberapa catatan terkait rotasi pejabat oleh Yusuf Kohar.

Satu temuan di antaranya, beber Wiyadi, terkait dugaan kelalaian dan indikasi pemalsuan dokumen berupa surat keputusan pengangkatan pejabat plt.

Dalam rapat, ungkap Wiyadi, pihak Badan Kepegawaian Daerah mengaku tidak pernah mengeluarkan nomor SK dan meregistrasi SK pengangkatan para pejabat plt.

"Ini bisa terindikasi pidana. Sebab, nomor yang ada di semua SK plt tidak sesuai ketentuan dan tidak teregistrasi. Bahkan, pihak BKD merasa tidak pernah memberikan nomor register," tegas Wiyadi.

Dalam rapat, Sekretaris BKD Wakidi dan Kabid Mutasi BKD Ronal mengakui pihaknya tidak pernah memberikan nomor dalam SK rotasi pejabat oleh Yusuf Kohar.

Wakidi dan Ronal mengaku tidak tahu dari mana asal nomor yang tertera dalam SK tersebut.

"BKD tidak pernah mengeluarkan nomor, bahkan tidak pernah meregistrasi nomor SK itu. Nomor yang tertera dalam SK itu juga tidak sesuai ketentuan," kata Wakid di hadapan asisten setkot dan kepala SKPD yang menghadiri rapat.

Yusuf Kohar membantah keras nomor SK rotasi pejabat semasa ia menjabat plt wali kota adalah palsu. Ia pun memastikan tanda tangan dirinya dalam SK pengangkatan para pejabat plt adalah asli.

"Saya tidak pernah memalsukan. Yang buat nomor, BKD. Saya tidak tahu soal nomor-nomor itu. Saya cuma tanda tangan," jelas Yusuf Kohar melalui ponsel. "Apa yang palsu? Tanda tangan saya, asli," tegasnya.

Yusuf Kohar pun menyayangkan langkah DPRD yang menyikapi kebijakan rotasi pejabat tersebut.

Padahal, menurut dia, ada banyak masalah lain di Bandar Lampung yang memerlukan penyikapan dewan.

"Seharusnya, DPRD menyikapi masalah defisit anggaran. Itu yang harusnya mereka sikapi, bukannya masalah plt. Itu kan hak saya karena saya (plt) pimpinan daerah," tegasnya. (rri)