Disidang Kasus BLBI, Kwik Kian Gie Bawa-bawa Nama Yusril Ihza Mahendra
Kwik menyebut Presiden Megawati Soekarnoputri pernah memerintahkan Yusril untuk membuat draf Inpres Surat Keterangan Lunas.
lihat foto
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Pengacara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung, Yusril Ihza Mahendra, membantah keterangan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kwik Kian Gie, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Awalnya, Kwik menyebut bahwa Presiden Megawati Soekarnoputri pernah memerintahkan Yusril untuk membuat draf instruksi presiden (Inpres) terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Baca: Cerita Pengusaha Yang Pelihara 6 Ekor Ikan Arapaima Gigas
Namun, dalam persidangan, Yusril yang duduk mendampingi terdakwa meminta izin kepada majelis hakim untuk memberikan klarifikasi.
"Pak Kwik keliru, yang susun Inpres itu Setkab, bukan Menteri Kehakiman. Kalau Inpres, itu 100 persen kewenangan Setkab bukan Yusril," ujar Yusril kepada majelis hakim.
Menurut Yusril, saat itu dia masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman.
Menurut dia, tidak mungkin Menteri Kehakiman membuat draf tentang Inpres.
Jika Menteri Kehakiman yang membuat draf, menurut Yusril, maka seharusnya ada tanda tangan Direktur Jenderal Perundang-undangan Kementerian Kehakiman dalam draf.
"Saya pernah jadi Menteri Kehakiman, pernah juga jadi Mensesneg. Waktu sebagai Mensesneg saya buat draf Inpres. Saya kira seperti itulah yang terjadi," kata Yusril.
Baca: Laka Maut Satu Keluarga, Orangtua: Saya Tak Percaya Lihat Anak Cucu Saya Terjepit Mobil
Meski demikian, Kwik tetap pada keterangannya.
Kwik tidak bisa memastikan apakah perintah itu terkait jabatan Yusril sebagai menteri atau tidak.
Namun, yang pasti Megawati memerintahkan langsung kepada Yusril saat rapat kabinet di Istana Negara.
"Ibu Presiden tidak mengatakan bahwa Menteri Kehakiman yang membuat. Tapi sebut Pak Yusril tolong dibikin drafnya," kata Kwik.
Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa merugikan negara sekitar Rp 4,5 triliun terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).
Menurut jaksa, perbuatan Syafruddin telah memperkaya Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI tahun 2004.
Keuntungan yang diperoleh Sjamsul dinilai sebagai kerugian negara.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul :dalam-sidang-blbi-yusril-bantah-keterangan-kwik-kian-gie-soal-perintah.
