Kadiskominfotik Chrisna Putra Sindir SKPD ”Basah” Alergi pada Media
Sekarang ini masih banyak SKPD yang alergi terhadap media. Terlebih (SKPD) yang memegang anggaran besar.
Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Daniel Tri Hardanto
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah
TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Di era keterbukaan informasi publik, ternyata masih banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang alergi pada awak media.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Lampung A Chrisna Putra saat menjadi pembicara dalam kegiatan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Sekretariat DPRD Lampung.
Acara yang mengambil tema Pelayanan Komunikasi dan Informasi Publik Kepada Masyarakat Secara Tepat tersebut berlangsung di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis, 30 Agustus 2018.
Selain Chrisna Putra, hadir pula sebagai pembicara anggota DPRD Lampung Ririn Kuswantari dan Sekretaris DPRD Lampung Kherlani.
Baca: Silaturahmi ke Disparekraf, Tribun Siap Viralkan Pariwisata Lampung
Pada saat pemaparan, Chrisna sempat menyindir masih banyak SKPD di lingkungan Pemprov Lampung yang alergi dengan media, terutama untuk memberikan informasi kepada masyarakat.
Di era keterbukaan informasi publik, terus Chrisna, seharusnya SKPD bisa lebih terbuka dalam hal penyampaian informasi yang sifatnya pencapaian kinerja pemerintah.
Menurut Chrisna, SKPD yang alergi pada media biasanya institusi yang ”basah” alias memiliki anggaran besar.
“Sekarang ini masih banyak SKPD yang alergi terhadap media. Terlebih (SKPD) yang memegang anggaran besar,” sindir Chrisna.
Menurut Chrisna, banyak rekan media yang mengeluh jika tidak berhasil menemui narasumber di salah satu SKPD.
Baca: Chrisna Putra Definitif Kadiskominfo Lampung
“Jangankan teman-teman (media). Kami saja yang minta informasi keberhasilan program kerja SKPD sulit mendapatkan datanya,” kata mantan Pj Wali Kota Metro tersebut.
Apalagi, lanjut Chrisna, saat ini sudah memasuki era digital. Di mana media, terutama media sosial, menjadi tren masa kini.
Sementara itu, Ririn mengungkapkan, komunikasi antara media dan legislatif merupakan hal yang penting dilakukan.
Untuk itu, DPRD Lampung berupaya untuk memperjuangkan fasilitas media center demi menunjang kinerja awak media ketika melakukan peliputan, khususnya di lingkungan DPRD Lampung.
“Dalam tubuh anggota DPRD Lampung perlu adanya keterlibatan media. Sehingga, rakyat bisa mengetahui apa yang sudah dilakukan dan dihasilkan para legislator. Kami akan berupaya memperjuangkan itu (media center). Nanti akan kami bahas bersama Sekwan (Kherlani),” kata Ririn.
Menurut Ririn, tantangan yang dihadapi saat ini, terutama pada era digital, adalah mengubah mindset bekerja.
Tak hanya pelayanan teknis semata, tetapi juga menjadi praktisi komunikasi publik yang visioner dan mengembangkan kompetensi komunikasi meliputi komponen pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), juga sikap (attitude).
“Kemudian, mampu mengemas pesan dan data dukung yang berkualitas,” ujar ketua Komisi I DPRD Lampung tersebut.
Baca: Kegiatan FGD dan Media Gathering PT KAI Hadirkan Tiga Pembicara
Kherlani dalam pemaparannya menyampaikan, media, pemerintah dan masyarakat merupakan satu hubungan yang tak terpisahkan.
Semua informasi, kata Kherlani, yang terdapat di pemerintahan disalurkan melalui media dan diterima oleh masyarakat.
“Jadi ketiganya berhubungan erat dan kuat. Pers dan pemerintah saling bergantung satu sama lain. Pers dan masyarakat pun demikian. Pers tidak mungkin bisa hidup dan berkembang di sebuah daerah tanpa ada pemerintah dan masyarakat,” papar Kherlani.
Oleh karena itu, terus Kherlani, interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat adalah budaya komunikasi massa yang cocok dengan konstitusi dan falsafah hidup bangsa.
“Dalam hal ini pers menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan pemerintah dan masyarakat secara timbal balik,” ucap Kherlani.
---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video
