Wagub Bachtiar Basri Curhat Banyak PNS Lampung Ajukan Cerai, Penyebabnya Bikin Miris

"Ini kasus perceraian khusus. Mereka harus terlebih dahulu dapat izin atasan. Jika tidak, mereka bisa kena sanksi,"

THINKSTOCK.COM
Ilustrasi. 

BANDAR LAMPUNG, TRIBUN - Wakil Gubernur Lampung Bachtiar Basri prihatin atas banyaknya pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara yang mengajukan cerai.

Ia pun berpesan agar para PNS mampu mengendalikan egonya demi kebersamaan dalam berumah tangga.

Seperti sebelum-sebelumnya, Bachtiar mencurahkan isi hatinya di media sosial Facebook, yang kali ini temanya seputar rumah tangga PNS.

Baca: Gugat Cerai Istri, PNS Jawa Tengah Bayar Uang Nafkah Rp 153 Juta Pakai Koin

Baca: Komedian Sule dan Lina Bercerai, Kini Keduanya Ngotot Inginkan Hak yang Satu Ini

Selasa (28/8), wagub menulis status soal perceraian di akun FB miliknya beserta tanda pagar alias tagar #prihatin banyaknya permohonan izin cerai PNS di tempat kita.

"Kebersamaan itu muncul dan hanya bisa ada, apabila kita mampu membuang dan mengendalikan diri/ego kita dengan baik. Apabila tidak, kebersamaan itu hanya semu dan tidak pernah terjadi. Yang ada hanyalah keterpaksaan," tulis Bachtiar.

Wagub meneruskan,

"Bukan kebersamaan inilah salah satu penyebab banyaknya terjadi perceraian, dan ini merupakan masalah sosial yang harus kita antisipasi agar yang namanya kawin cerai tidak segampang membalikkan telapak tangan.

Apalagi sekarang banyak terjadi di kalangan kita, yang seharusnya bisa menjadi contoh untuk masalah kebersamaan."

Kepada awak media, Rabu (29/8), Bachtiar mengakui adanya permohonan cerai dari PNS di Lampung, seperti yang tertulis pada status FB miliknya.

Namun, ia tak menjawab secara detail berapa banyak PNS yang mengajukan cerai.

"Ya ada, ada. Perceraian itu tidak gampang," kata Bachtiar singkat usai menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wredatama Republik Indonesia Lampung di Gedung Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Lampung, Bandar Lampung.

Badan Kepegawaian Daerah Lampung yang membawahi pembinaan PNS enggan menyampaikan data detail terkait permohonan izin cerai PNS, khususnya di lingkungan Pemprov Lampung.

Pelaksana Tugas Kepala BKD Lampung Syofuan Rusli meminta wartawan Tribun Lampung menanyakan ke Bidang Pembinaan Pegawai BKD Lampung.

"Saya enggak tahu datanya. Coba ke bagian pembinaan," kata Rusli melalui ponsel, Selasa.

Saat Tribun mencoba menghubungi melalui ponsel, nomor ponsel Kepala Bidang Pembinaan dan Displin Pegawai BKD Lampung Rolip dalam kondisi tidak aktif.

Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Displin Pegawai BKD Lampung Peri Darmawan juga tidak memberikan data detail terkait permohonan izin cerai PNS.

"Ke Pak Kaban (Syofuan Rusli) aja ya," ujarnya.

Mayoritas Beda Lokasi Kerja

DARI data Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, tren kasus perceraian di kalangan PNS mengalami penurunan setidaknya tiga tahun, antara 2015 sampai 2017.

Pada 2017, jumlah pengajuan cerai dari ASN sebanyak 333 kasus.

Jumlah itu menurun dari 2016 sebanyak 436 kasus dan 2015 sebanyak 515 kasus.

Panitera Muda Hukum PT Agama Bandar Lampung Muhammad Iqbal mengungkapkan, penurunan itu lantaran ASN yang hendak bercerai tidak serta-merta terkabul pengajuan cerainya.

"Ini kasus perceraian khusus. Mereka harus terlebih dahulu dapat izin atasan. Jika tidak, mereka bisa kena sanksi," kata Iqbal.

Adapun alasan perceraian di kalangan ASN, menurut Iqbal, mayoritasnya karena lokasi pekerjaan yang berbeda.

"Misalnya, pernah ada kasus ASN di Lampung Timur. Suaminya dipindahkan ke daerah lain," katanya.

"Dia mau istrinya juga pindah. Istrinya tidak mau karena keluarganya ada di Lamtim. Lama-lama, rumah tangga tidak harmonis dan akhirnya bercerai," papar Iqbal.

Kasus perceraian ASN, menurut Iqbal, tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Melainkan juga di lingkup instansi vertikal yang ada di Lampung.

Meskipun, tempat tinggal ASN tersebut tidak di Lampung.

"Gugatan cerai bisa didaftarkan berdasarkan domisili istri di KTP. Meskipun kerjanya di sini tapi alamat KTP di Kalimantan sana, ya didaftarkan di sana," ujar Iqbal.

Plt Kepala BKD Lampung Syofuan Rusli sebelumnya menjelaskan, aturan perceraian bagi ASN terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Aturan tersebut, kata Rusli, berlaku bagi penggugat maupun tergugat dalam kasus perceraian.

Rusli menerangkan, penggugat wajib memperoleh izin dari atasannya.

Sementara tergugat, sambung dia, wajib mendapatkan surat keterangan dari atasannya.

Atasan yang dimaksud adalah kepala daerah.

"Atasan punya waktu tiga bulan sejak menerima permintaan cerai dari ASN untuk memberi pertimbangan dan meneruskan secara hierarki ke pejabat di atas ASN tersebut," jelas Rusli.

Selama prosedur pengajuan izin cerai, Rusli mengungkapkan, atasan pun bisa melakukan mediasi agar perceraian tidak terjadi.

Adapun ASN yang bercerai tanpa melalui prosedur itu, kata Rusli, bisa mendapat sanksi disiplin berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

"Hukuman displin berat itu di antaranya penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, hingga pemberhentian tidak dengan hormat," tandas Rusli.

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video

Editor: Heribertus Sulis
Sumber: Tribun Lampung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved