Breaking News:

Berita Bandar Lampung

Jokowi ke Korea, Peresmian Desa Terang di Lampung Mundur

Sri menjelaskan, program Desa Terang tersebut menyasar 8.094 desa dan 7.014 kecamatan/distrik se-Indonesia.

Penulis: Noval Andriansyah | Editor: Daniel Tri Hardanto
Tribun Lampung/Noval Andriansyah
Ketua Koordinator Nasional Desa Terang 2018 Sri Sutarti (tengah) saat memberikan penjelasan terkait rencana kedatangan Presiden Joko Widodo, di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Senin, 10 September 2018. 

Laporan Reporter Tribun Lampung Noval Andriansyah

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG – Peresmian program Desa Terang 2018 yang digagas Koperasi Jasa Gerakan Nelayan Tani (Kopja Ganti/KJG) di Lapangan Desa Krawang Sari, Natar, Lampung Selatan diundur.

Dari semula dijadwalkan pada Rabu, 12 September 2018, lalu diundur menjadi Sabtu, 15 September 2018.

Ketua Koordinator Nasional Desa Terang Sri Sutarti mengatakan, mundurnya peresmian karena jadwal Presiden Joko Widodo yang berubah.

“Semula kami mendapatkan jadwal kalau Pak Presiden bisa meresmikan pada Rabu (12/9). Tetapi, barusan saja kami ditelepon Pak Teten Masduki (Mensesneg), kalau Pak Presiden masih ada agenda di Korea dan baru bisa Sabtu (15/9). Jadi mau tidak mau kami juga menyesuaikan dengan jadwal Pak Presiden,” ucap Sri, Senin, 10 September 2018.

Baca: Rabu Besok Jokowi Dijadwalkan Buka Program Desa Terang KJG

Sri menjelaskan, program Desa Terang tersebut menyasar 8.094 desa dan 7.014 kecamatan/distrik se-Indonesia.

Sedangkan untuk di Lampung, sasarannya adalah seluruh desa yang belum teraliri listrik.

"Program ini diiniasi dari program Presiden RI Joko Widodo yaitu Indonesia Terang. Dengan Desa Terang itu, maka mendukung program Indonesia Terang untuk seluruh desa. Program ini terlaksana atas kebutuhan, karena banyak desa yang masih belum mendapatkan pasokan listrik," ucap Sri.

Baca: PLN Terus Berupaya Kurangi Defisit Kelistrikan

Koordinator Pelaksana Desa Terang Seluruh Indonesia Kahfi M mengatakan, kegiatan tersebut tidak bekerja sama dengan PLN.

Karena, program yang menggunakan panel tenaga surya atau sollar cell sebagai energi di setiap rumah tersebut tidak menggunakan dana, baik dari APBN maupun APBD.

"Kami murni dengan tenaga surya dan anggarannya murni dana CSR. Dan kami pastikan pemasangan panel surya ini tidak berbayar sedikit pun alias gratis. Jadi, kami bisa memastikan tidak ada oknum-oknum yang mengatasnamakan KJG, meminta bayaran pada saat pemasangan nantinya," tegas Kahfi. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved