Fraksi Golkar Sebut Sanksi Hukum Bagi Pengemplang Pajak Masih Lemah

Laporan Reporter Tribun Lampung Romi Rinando

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, BANDAR LAMPUNG - DPRD Kota Bandar Lampung menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi  atas Raperda APBD Bandar Lampung 2019, Selasa, 18 September 2018.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Suratmin, mengatakan, untuk mengejar kenaikan pendapatan sebesar Rp 134,97 miliar atau sekitar 5,46 persen dari target pendapatan APBD 2018 sebesar Rp 2,47 triliun, butuh kerja keras dan kerja cerdas wali kota bersama seluruh OPD.

Suratmin menuturkan, yang menjadi sorotan Fraksi Golkar yakni lemahnya sanksi hukum pengemplang pajak.

Selain itu, belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana operasional yang dimiliki dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah.

Baca: Fraksi PKS kepada Wali Kota: Mengapa Usulan Warga di Musrenbang Sering Raib?

Baca: Pemkot Bandar Lampung Diminta Rancang Pendapatan Pakai SMART

“Kami meminta Saudara Wali Kota melakukan penataan kembali sumber-sumber pendapatan dan meningkatkan profesionalisme aparatur. Karena profesionalisme, kompetensi aparatur pengelola pendapatan daerah yang tersebar di berbagai instansi belum merata,” kata Suratmin.

Suratmin menambahkan, dalam penyusunan APBD 2019, belanja daerah diperkirakan mencapai Rp 2,48 triliun. Angka itu bertambah Rp 50,72 miliar atau meningkat 2,09 persen dari APBD 2018.

Anggaran belanja tersebut terbagi dalam belanja tidak langsung Rp 1,03 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 1,44 triliun.

Fraksi Golkar melihat perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung cukup signifikan.

Dengan harapan, belanja langsung dapat diarahkan pada upaya meningkatkan kegiatan yang berkenaan langsung dengan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Seperti meningkatkan pelayanan dasar, baik bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dam meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan masyarakat. (*)

---> Jangan lupa subscribe Channel YouTube Tribun Lampung News Video