Tanggapi Pemberitaan Amien Rais, Mahfud MD Bilang Jangan Takut KPK

Terdakwa mantan Bupati Kebumen, Yahya Fuad, mengaku pernah bertemu dengan Taufik untuk membahas DAK Kabupaten Kebumen.

Pertemuan itu terjadi di Semarang dan Jakarta.

Bupati Yahya menjelaskan, ada kewajiban 5 persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp 100 miliar itu cair.

Uang fee diberikan dua kali melalui orang yang diduga suruhan Taufik Kurniawan di Semarang dengan total pemberian uang mencapai Rp 3,7 miliar.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan status Taufik pada Senin (29/10/2018) sore.

"Agar clear, info tentang kepastian status hukum dan keterkaitan dalam kasus Kebumen seperti apa, akan kami sampaikan sore ini," kata Basaria dalam keterangan tertulis. 

Pada Selasa (30/10/2018), Agus Kurniawan pun ditetapkan sebagai tersangka.

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan TK (Taufik Kurniawan)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/10/2018).

Lantas, sikap KPK itu ditanggapi oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais.

Amien Rais meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani kasus korupsi.

Hal itu ia ungkapkan terkait pencegahan ke luar negeri Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Pencegahan Wakil Ketua Umun PAN itu terkait kepentingan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"KPK akan kami usulkan, Pak Agus Raharjo, Anda jangan tebang pilih. Yang kecil dihukum, yang gede dibiarkan menggoyahkan kedaulatan negara," ujar Amien dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/10/2018) yang dilansir dariKompas.com.

Amien menyinggung beberapa nama pengusaha yang pernah berstatus dicegah oleh KPK namun akhirnya dicabut, salah satunya Chairman Agung Sedayu Group (ASG) Aguan Sugianto Aguan pernah dicegah ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan KPK dalam kasus dugaan suap anggota DPRD DKI Jakarta.

Selain itu, Amien juga meminta KPK mengusut beberapa proyek pembangunan yang tengah dikerjakan pemerintah, yakni proyek Meikarta, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dan proyel reklamasi Teluk Jakarta.