Tribun Lampung Selatan

Pemda Wajib Sediakan Anggaran Dana Penanggulangan Bencana

“Pemerintah daerah harus menyediakan standar pelayanan minimum terkait dengan penanggulangan bencana ini. Pemda wajib menyediakan anggaran"

Pemda Wajib Sediakan Anggaran Dana Penanggulangan Bencana
Tribunlampung/Dedi
Simulasi Mitigasi Bencana di PPI Bom Kalianda 

Laporan Wartawan Tribun Lampung Dedi Sutomo

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, LAMSEL – Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Kementerian Dalam Negeri, Elvius Dailami mengapresiasi adanya langkah mitigasi bencana yang digelar oleh pemerintah kabupaten Lampung Selatan.

Langkah tersebut menurutnya, sangatlah penting dilakukan. Karena daerah perlu siap menghadapi terjadinya bencana yang datang bisa sewaktu-waktu. Khususnya untuk daerah-daerah yang masuk dalam rawan bencana.

Baca: Lampung Selatan Urutan ke-84 dari 483 Kabuten/Kota Rawan Bencana se-Indonesia

“Pada tanggal 29 Oktober pasca gempa dan tsunami Palu, saya mendampingi pak Menteri ke Palu. Dan kita mendapati tidak ada kegiatan pemerintahan. Semua kosong,” kata dia saat menghadiri kegiatan mitigasi dan simulasi bencana di PPI Bom Kalianda, selasa (6/11).

Baca: Simulasi Mitigasi Bencana Diperlukan untuk Meminimalisir Dampak Bencana

Padahal, ujarnya, pemerintah harusnya ada didepan. Negara harus hadir ditengah-tengah masyarakat yang mengalami bencana.

Elvius Dailami mengatakan terkait dengan penanganan bencananya ini dasarnya UU nomor : 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Dan berdasarkan UU nomor : 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, ada beberapa urusan pokok yang telah diserahkan ke pemerintah daerah.

Dan ini berdasarkan PP nomor : 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimun yang harus dipenuhi pemerintah, ada 6 urusan yang telah diserahkan ke pemerintah daerah. Satu diantaranya tentang penanggulangan bencana.

“Pemerintah daerah harus menyediakan standar pelayanan minimum terkait dengan penanggulangan bencana ini. Pemda wajib menyediakan anggaran untuk upaya penanggulangan bencana,” terang dirinya.

Elvius Dailami mengatakan, selama ini salah satu kendala dalam penanggulangan bencana di pemerintah daerah, kecilnya alokasi anggaran yang disiapkan. Dan Kemendari telah mengeluarkan peraturan Mendagri nomor : 101 tahun 2018 yang menjadi payung hukum bagi daerah untuk mengalokasikan anggaran bagi penanggulangan bencana.

“Dengan telah adanya payung hukum ini, tidak lagi ada alasan dari pemerintah daerah untuk tidak mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana,” tegasnya.(dedi/tribunlampung)

Penulis: Dedi Sutomo
Editor: Reny Fitriani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved