Naik 8,03 Persen, UMK Lampung Utara Diusulkan Rp 2,2 Juta

 Laporan Reporter Tribun Lampung Anung Bayuardi

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, KOTABUMI - Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah menetapkan upah minimum kabupaten sebesar Rp 2.268.750/bulan dari sebelumnya Rp 2,1 juta/bulan.

Sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor B.240/M.NAKER/PHI9SK-UPAH/X/ 2018, tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Tahun 2018.

Baca: Sebagian Wilayah Lampung Senin 19 November 2018 Akan Alami Hujan Ringan Hingga Lebat

Plt Kepala Dinas Ketenagakerjaan Lampura, Mikael Saragih mengatakan setelah melalui rapat bersama dewan pengupahan setempat, ditetapkanlah UM Kabupaten sebesar Rp 2.268.750 atau mengalami kenaikkan Rp 168.750 (8,036%) dari Rp 2,1 juta.

"UMK diputuskan setelah ada musyawarah bersama dewan pengungahan kemarin. Disitu ada Disdag, BPS, Apinda, SPSI, Kabag dan saya sendiri, "kata dia, Senin (19/11).

Besaran itu, terang Dia sudah disesuaikan dengan edaran surat Menaker-RI. Serta Mengacu kepada pertumbuhan ekonomi pusat menyentuh level 5% lebih dan inflasi di angkan 2,268%.

"Kisaran disini memang tidak terlalu jauh dengan di pusat. Untuk kehidupan layak, besaran gaji sudah cukup untuk kita disini. Setidak dengan gaji sebesar itu, mereka dapat hampir Rp 100.000/hari," jelasnya. 

Ia mengatakan setelah diusulkan, besaran UMK tersebut di ajukan ke Bupati Lampung Utara guna ditetapkan dengan SK.

Kemudian, diajukan ke gubernur Lampung untuk ditetapkan bersama dengan kabupaten Kota lainnya di provinsi Lampung. Langkah selanjutnya, dinas tenaga kerja dan transmigrasi akan menyosialisasikan ke perusahaan di kabupaten Lampung Utara.