Klarifikasi Cuitan Dubes Arab Saudi, Kemenlu Sudah Sampaikan Protes dan Masih Tunggu Osamah Pulang

TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, JAKARTA - Cuitan Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaib, langsung direspons Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI.

Kemenlu RI pun menyesalkan cuitan Dubes Arab Saudi tersebut, yang diunggah melalui akun Twitter.

Melalui akun Twitter miliknya, Minggu (2/12/2018), Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaib, menyatakan bahwa kegiatan pertemuan umat Islam di Monas pada Minggu (2/12/2018), merupakan reaksi atas pembakaran bendera di Garut sekitar sebulan lalu.

Cuitan Dubes Arab Saudi itu juga menyebut bahwa ormas pembakar bendera tersebut sebagai ormas yang menyimpang. 

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Armanatha Nasir mengatakan, setelah mengetahui soal twit tersebut, pihaknya langsung menghubungi Osamah.

“Pada Hari Minggu itu juga, pihak Kemenlu melakukan komunikasi via telepon dengan Dubes Saudi, tapi yang bersangkutan sedang berada di luar negeri,” ujar Armanatha kepada Kompas.com, Selasa (4/12/2018).

Selanjutnya pada Senin (3/12/2018), pihak Kemenlu memanggil Wakil Dubes/Kuasa Usaha Sementara Saudi di Jakarta ke Kantor Kemenlu di Pejambon, Jakarta Pusat.

• Warganya Terlibat soal Candaan Pesawat Akan Meledak, Dubes Arab Saudi Harus Turun Tangan

Dalam kesempatan itu, Kemenlu menyampaikan protes atas pernyataan Dubes Saudi di Twitter.

"Kami sampaikan Kemenlu sangat menyesal dan kecewa pernyataan dalam media sosial Dubes Saudi di Jakarta,” ujar Armanatha.

Ia menegaskan, substansi pernyataan Dubes Osamah di Twitter tidak tepat.

"Secara etika, penyampaian pernyataan seperti yang ada dalam medsos Dubes Saudi tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik," kata dia.

Menurut Tata, Wakil Dubes juga menyampaikan penyesalannya atas kondisi tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataan Dubes Saudi di Twitter itu adalah pendapat pribadi, bukan mewakili negara.

"Dia menyampaikan bahwa pernyataan itu tidak mewakili Arab Saudi," ujar pria yang akrab disapa Tata tersebut.

"Jadi sebelum ada surat dari GP Ansor dan press release dari PBNU, Kemenlu sudah terlebih dahulu menindaklanjuti masalah ini," tambah dia.