Kronologis Anak Mantan Pejabat di Lampung Diduga Jual Blangko e-KTP di Tokopedia

Sementara, Bupati Tuba, Winarti juga turut angkat bicara terkait kabar yang menyebut adanya praktik jual beli blangko e-KTP, yang melibatkan pejabat di Tuba.

Kasus yang dibongkar Kemendagri itu, disebutkan menyeret nama anak mantan Kadisdukcapil Tuba.

Winarti mengatakan, tindakan tersebut harus diusut sesuai hukum berlaku.

Sebab, menurut dia, perbuatan tersebut tidak sejalan dengan nawacita Pemkab Tuba yang tengah gencar mengutamakan pelayanan khusus di bidang kependudukan kepada masyarakat.

"Ini harus diusut dan proses secara hukum. Karena, perbuatan ini tidak sejalan dengan nawacita kita di bidang pelayanan. Jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga," terang  Winarti kepada Tribunlampung.co.id, Kamis (6/12/2018) petang.

Apalagi, kata Winarti, ketersediaan blangko e-KTP di Tuba merupakan permintaan langsung dirinya kepada Mendageri Tjahjo Kumolo.

Namun, Winarti meragukan perbuatan tersebut dilakukan oleh anak Kepala Disdukcapil Tuba.

"Karena Kadisdukcapil-nya kan masih Plt. Kadisdukcapil yang lama sudah pensiun," paparnya.

Dia pun mendukung langkah Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kita dukung langkah penegakan hukum dalam kasus ini," tandas Bupati Gotong Royong ini.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan adanya praktik jual beli blangko e-KTP.

Penjualan blangko tersebut salah satunya ditemukan di situs jual beli daring (online) Tokopedia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh bahkan sudah melacak dan melaporkan penjualan tersebut ke pihak kepolisian.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung, Achmad Syaefullah memastikan, tidak ada kebocoran sistem dalam pendistribusian e-KTP di Lampung.

“Jadi kronologisnya, itu yang jual anak dari mantan Kadisdukcapil Tulangbawang yang pensiun Oktober (2018) kemarin. Waktu dia (kadisdukcapil) masih menjabat itu, pendistribusiannya dari Jakarta ke Provinsi. Kemudian tidak langsung (dibagikan ke masyarakat). Mungkin, sebagian ada yang dicek dan ketinggalan, lalu diambil anaknya terus dijual di online,” ungkap Achmad, Kamis 6 Desember 2018.