Deretan 20 Pejabat yang Dimutasi, 3 Nama Sekprov Lampung Sudah 2 Bulan Tertahan di Istana
Deretan 20 Pejabat yang Dimutasi, 3 Nama Sekprov Lampung Sudah 2 Bulan Tertahan di Istana
lihat foto
Tampak hadir dalam acara pelantikan, seluruh kepala OPD di lingkungan Pemprov Lampung.
Bachtiar mengatakan, roling merupakan dinamika dalam PNS. Khusus untuk Pemprov Lampung, kata Bachtiar, memang sudah lama tidak ada rotasi jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.
"Kita sering dengar kalau di pemprov mau roling, tapi ngga jalan. Sekarang akhirnya jalan. Ini merupakan hal yang biasa sebagai PNS," kata Bachtiar.
Meski demikian, Bachtiar menegaskan, rotasi tersebut bukan akhir dunia.
Menurut Bachtiar, kebijakan rotasi tersebut merupakan kewenangan pimpinan yang harus diterima oleh setiap orang.
• Habib Bahar bin Smith Resmi Ditahan Polisi Atas Kasus Dugaan Penganiayaan Anak
"Bahkan, saya dengar kemarin itu Pak Gubernur (Ridho) sampai menghadap ke Pak Menpan RB (Syafruddin) untuk menjalankan rotasi ini. Jadi, saya harap semua bisa legawa," ujar Bachtiar.
Mantan Bupati Tubabar itu meminta para pejabat di lingkungan Pemprov untuk melaksanakan tugas dengan baik dan tanpa cela.
"Apalagi, ini merupakan tahun anggaran terakhir bagi kami, saya dan Pak Gubernur (Ridho). Saya harap bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa bekerja tanpa cela," ucap Bachtiar.
Meski rotasi sudah berjalan di lingkungan Pemprov Lampung, namun sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih mengalami kekosongan di posisi pejabat eselon II.
Bachtiar mengatakan, di awal Tahun 2019 total akan ada 12 posisi yang kosong.
Namun demikian, kata Bachtiar, untuk mengisi kekosongan tersebut harus dilakukan lelang jabatan.
"Jadi harus open bidding. Kapan (open bidding)? Nanti secepatnya akan kami lakukan," kata Bachtiar.
• Realme U1 Dijual Mulai Harga Rp 2,5 Juta, Bisa Dipesan Via Shopee pada 20 Desember 2018
Ganggu Pelayanan Publik
Pengamat Universitas Lampung, Dedi Hermawan menilai, jabatan dalam pemerintahan daerah memiliki peranan penting dalam mengakselerasi pembangunan daerah.
Jika terjadi banyak kekosongan jabatan tentu akan berimbas pada pelayanan publik.
