Sidang Gugatan Warga Pasar Griya Sukarame Masuk Agenda Keterangan Saksi

"Kami siap. Kami langsung ke pokok perkara saja minggu depan untuk pembuktian surat," ujarnya usai sidang.

Kepala Divisi Advokasi LBH Bandar Lampung Kodri Ubaidilah mewakili warga eks Pasar Griya Sukarame menyambut baik hasil putusan sela majelis hakim.

"Menurut kami, hakim sudah sangat baik. Bahwa memang yang menjadi objek gugatan adalah objek gugatan perdata, bukan objek gugatan tata usaha negara seperti permintaan tergugat," katanya.

Dalam sidang, hakim ketua Riza menjelaskan bahwa peralihan hak, yaitu hibah dari pemkot kepada kejaksaan terkait lahan eks Pasar Griya, merupakan urusan perdata, bukan ranah tata usaha negara.

Sudah Persilakan Mediasi

Dalam sidang perdana gugatan polemik penggusuran di lahan eks Pasar Griya Sukarame, 2 Oktober 2018, majelis hakim telah mempersilakan kedua belah pihak melakukan mediasi.

"Gugatan masuk tahap mediasi hingga batas waktu maksimal 30 hari," kata ketua majelis hakim Riza Fauzi dalam sidang di PN Kelas IA Tanjungkarang ketika itu.

LBH Bandar Lampung bersama sejumlah pengacara menyatakan akan memperjuangkan hak warga eks Pasar Griya Sukarame. Warga menginginkan pemkot mengembalikan fungsi pasar seperti sediakala.

"Dalam gugatan, kami menuntut Pemkot, Dinas Pekerjaan Umum, Polisi Pamong Praja, dan terakhir DPRD Bandar Lampung agar memperjuangkan ataupun mempertimbangkan hak-hak warga," papar Alian Setiadi, direktur LBH Bandar Lampung. "Ada 28 kepala keluarga yang saat ini kehilangan hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan," imbuhnya Alian yang telah berakhir masa jabatannya.

Sementara Kabag Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung Irianto menyatakan, pemkot sebagai pihak tergugat siap mengikuti proses hukum yang berjalan.

"Kami siap. Apa yang menjadi perintah pengadilan, tentunya akan kami ikuti," ujar Irianto.