BREAKING NEWS - Jatah Proyek Rp 10 Miliar untuk Anggota DPRD Lampung Selatan Kembali Disebut

Selain Syahroni, saksi lain yang dihadirkan adalah Wahyu Lesmono (anggota DPRD Kota Bandar Lampung), Gilang Ramadhan (rekanan), Bobby Zulhaidir (rekanan), Rusman Effendi (rekanan), dan Ardi Gunawan (rekanan). 

• BREAKING NEWS - Mantan Kadis PUPR Lampung Selatan Mengaku Tak Pernah Beri Perintah Kondisikan Proyek

Bantah Atur Pemenang

Dalam sidang sebelumnya, Kabid Pengairan Dinas PUPR Lampung Selatan Syahroni membantah disebut berperan mengatur pemenang proyek di lingkungan instansi tersebut.

Bantahan disampaikan Syahroni saat dicecar oleh hakim ketua Mien Trisnawaty dalam persidangan perkara dugaan fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dengan terdakwa Bupati nonaktif Lampung Selatan Zainudin Hasan di Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungkarang, Senin, 14 Januari 2019.

"Anda menjadi pengatur proyek sejak kapan?" tanya Mien.

"Saya bukan pengatur. Saya diperintah sejak Pak Hermansyah menjadi kepala dinas (PUPR Lamsel) tahun 2013," ungkap Syahroni.

Syahroni menuturkan, tugasnya hanya menyerahkan nama-nama rekanan dan kegiatan pekerjaan yang mendapat jatah proyek ke Pokja.

"Penyerahan ini untuk pemenang lelang. Jadi setiap orang yang mau ikut proyek bicara dengan Pak Herman dulu, kemudian dikoordinasikan ke saya," jelas Syahroni.

Syahroni menjelaskan, satu nama bisa merangkap jabatan di beberapa perusahaan.

"Ini Pak Herman pernah tidak menjabat menjadi Kadis PU 2014, dan 2016 kembali lagi. Bagaimana kebijakannya?" tanya Mien.

• BREAKING NEWS - Sebelum OTT KPK, Kadis PUPR Dapat Duit Fee Proyek Rp 225 Juta dari Rekanan

"(Tahun) 2014 dulu Pak Yansen. Kebijaksanaan sama. Bupati dulu juga sama, dan bupati baru juga sama," beber Syahroni.

"Apa perintah dan kebijaksanaannya?" tanya Mien.

"Jadi saya diperintahkan untuk mencatat nama-nama yang akan menang dan diserahkan ke Pokja," sebut Syahroni.

Syahroni mengatakan, nilai pekerjaan tidak disebutkan sama sekali kepadanya.

"Tidak ada. Hanya nama dan pekerjaan," ungkapnya.